Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MASKAPAI Sriwijaya Air menilai kebijakan larangan mudik yang tidak boleh mengangkut penumpang selama periode dari 6 hingga 17 Mei, memberatkan pihak operator atau pengelola transportasi.
Corporate Communication Sriwijaya Air Theodora Erika meminta agar pemerintah dapat memberikan perhatian kepada industri transportasi nasional yang terdampak akibat keputusan larangan mudik.
"Tak dapat dipungkiri larangan mudik ini merupakan hal yang sangat memberatkan bagi industri transportasi pada umumnya," ungkap Theodora dalam keterangan yang diterima wartawan, Senin (3/5).
Untuk itu, Sriwijaya Air mengaku telah menyiapkan beberapa strategi guna mengantisipasi hilangnya potensi revenue atau pendapatan karena tidak mengangkut penumpang selama masa mudik lebaran 2021 ini.
Baca juga: Ratusan Pemudik Masuk Kebumen Langsung Dites Usap Antigen
Theodora mengatakan pihaknya memahami pertimbangan pemerintah dalam menetapkan larangan tersebut yang bertujuan untuk mencegah lonjakan kasus covid-19 akibat pergerakan orang antar daerah yang masif.
"Sriwijaya Air Group mematuhi ketentuan pemerintah terkait kebijakan karangan mudik lebaran 2021," pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Novie Riyanto pada (8/4) menuturkan, ada beberapa kelompok masyarakat yang diperbolehkan melakukan penerbangan di masa larangan mudik lebaran mulai 6 hingga 17 Mei 2021.
Pertama adalah perjalanan dinas bagi pejabat tinggi negara dan tamu kenegaraan, operasional Kedutaan Besar, perwakilan organisasi internasional di Indonesia. Lalu, operasional penerbangan untuk pemulangan WNI dan WNA.
Kelompok masyarakat lainnya yang diizinkan melakukan penerbangan ialah operasional penegakan hukum, ketertiban dan pelayanan darurat, operasional angkutan kargo, operasional angkutan udara perintis. Semua kelompok ini harus mendapat izin pihaknya saat berpelesiran ke luar kota atau luar negeri. (OL-4)
Selama momen libur Idul Adha tahun ini pada 13-19 Juni, jumlah penumpang menuju wilayah KAI Daop 1 Jakarta tercatat sebanyak 195.330 orang.
Anggota Ombudsman Hery Susanto membeberkan fakta-fakta terkait karut marutnya pengelolaan program Mudik Gratis Lebaran 2024 dengan moda bus.
SURVEI Indikator Politik Indonesia menyebut sebagian besar pemudik mengaku puas dengan kinerja polisi lalu lintas (polantas) selama arus mudik dan balik Lebaran 2024.
PELAKSANAAN mudik Lebaran 2024 dinilai memuaskan. Hal itu berdasarkan hasil jajak pendapat Indikator Politik Indonesia yang menyebut tingkat kepuasan masyarakat mencapai 73,9%.
Apreasiasi tersebut disampaikan Presiden saat melakukan rapat terbatas bersama sejumlah menteri terkait di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (6/5).
Pengamat transportasi Soegijapranata Djoko Setijowarno mendorong pemerintah memperbaiki program mudik gratis karena dianggap bermasalah.
KALANGAN aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Cianjur, Jawa Barat, dilarang menggunakan fasilitas kendaraan dinas untuk keperluan mudik pada Idulfitri 1443 Hijriyah.
Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengaku, saat ini harga Tanda Buah Segar (TBS) milik petani sawit sudah anjlok ke Rp1000 akibat kebijakan larangan ekspor.
Budi menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan pengawasan terhadap operasi angkutan bus maupun travel gelap.
Meski pemerintah sudah mengizinkan diharapkan masyarakat tidak terlalu bereforia mengingat pandemi ini belum usai.
Untuk mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga penyebaran covid-19.
"Kami minta masyarakat bersabar dan tidak mudik Iduladha tahun ini. Lindungi diri, keluarga dan orang di sekitar kita dari bahaya covid-19,"
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved