Pemerintah Akan Dorong Investasi Yang Berkualitas dan Merata

MENTERI Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Joko Widodo memberi arahan agar dapat mendorong realisasi investasi yang berkualitas dan merata. Dalam artian, investasi tidak hanya bertumbuh di Pulau Jawa saja tapi juga penyebaran investasi secara merata.

"Kemudian tidak hanya mengurus investasi besar tapi juga yang kecil dan UMKM. Juga tidak hanya mengurus yang FDI (Penanaman Modal Asing) tapi dalam negeri juga. Alhamdulillah saat ini sudah terjadi," ungkapnya dalam acara Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2021 secara virtual, Kamis (29/4).

Bahlil mengatakan berdasarkan arah kebijakan pemerintah dalam memprioritaskan sektor investasi kini mengacu pada transformasi ekonomi. Hal ini dikatakan erat kaitannya dengan nilai tambah yang berorientasi pada hilirisasi.

Dalam konteks itu, BKPM dikatakan telah merumuskan lima poin bagian yang menjadi fokus pemerintah. Yakni investasi di sektor kesehatan, sektor otomotif, pertambangan, infrastruktur dan energi baru terbarukan (EBT).

"Untuk sektor kesehatan, kita tahu hampir semua alat kesehatan kita dan bahan baku obat itu semua impor. Maka ini jadi prioritas. Selain itu, memang ada sektor lain seperti pariwisata, perkebunan, kehutanan dan kelautan yang jadi bagian yang tidak terpisahkan dari skala prioritas," kata Bahlil.

Terkait peningkatkan sektor EBT dan hilirisasi tambang dan mobil, Bahlil menyampaikan bahwa konsep rencana desain untuk meningkatkan nilai tambah dari ore dan nikel itu sudah underbreaking. "Sekarang kita dorong investor yang mau membangun nikel tidak boleh ekspor ore. Dia harus bangun smelternya," tegasnya.

Selain itu, Bahlil juga menuturkan bahwa saat ini Indonesia juga tengah mengerjakan pusat industri baterai mobil listrik dunia kita dan sudah masuk groundbreaking.

"Contoh saya katakan CATL itu sudah membangun investasinya dengan BUMN sebesar US$ 5,2 miliar, kemudian LG dengan group nya sudah kita teken MoU nya dan sudah groundbreaking di Juni atau Juli 2021. Investasinya US$ 9,8 miliar," ujar Bahlil.

Dalam rangka peningkatan pelayanan pada investor baik dalam dan luar negeri, berdasarkan perintah Presiden Jokowi, Bahlil mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan percepatan perizinan. "Komitmen BKPM perizinan jangan sampai diperlambat. Menahan izin itu menahan lapangan pekerjaan, juga menahan potensi pendapatan negara karena 76% pendapatan negara dari pajak pengusaha. Kalau ini lambat, bagaimana kita dapat pendapatan," tuturnya. (OL-15)