Tax Amnesty Harus Adil dan Terbuka

BADAN Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda (BPP Hipmi) menyambut baik Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang baru saja disetujui DPR RI untuk dilanjutkan kepada pembahasan selanjutnya.

Sependapat dengan Presiden Joko Widodo, BPP Hipmi menganggap RUU Tax Amnesty bukan semata terkait penerimaan pajak saja, melainkan repatriasi untuk memulangkan dana ribuan triliun wajib pajak yang berada di luar negeri.

"Ada lebih dari Rp4.500 triliun aset warga negara Indonesia yang ditempatkan di negara surga pajak. Tax amnesty harus efektif menarik seluruh dana tersebut karena nyatanya aset-aset itu diperoleh dari kekayaam alam negeri ini," ujar Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia dalam forum dialog bertajuk Tax Amnesty Repatriasi vs Keadilan Publik, di Jakarta, Rabu (13/4).

Bahlil mengatakan tax amnesty harus dirancang untuk mampu menahan laju aliran dana gelap ke luar negeri. "Tidak hanya mengembalikan, itu juga harus bisa mencegah," lanjutnya.

Bahlil juga menegaskan agar kebijakan yang kini tengah dibahas itu harus bersifat terbuka bagi semua pelaku usaha, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah.

"Saat ini, draf tax amnesty terkesan bersifat eksklusif atau hanya diarahkan kepada pengemplang pajak kelas kakap yang dananya di parkir di luar negeri. Itu yang harus dihindari," tuturnya.

Bahlil mengungkapkan bahwa tax amnesty dapat memberi kepastian hukum bagi pengusaha kecil dan menengah. "Memang potensi pajak dari dana yang berada di luar negeri sangat besar, tapi yang jelas-jelas di depan mata kita juga tidak kalah besar. Dengan pengampunan pajak, status wajib pajak menjadi jelas. Wajib pajak bisa mulai teratur lagi membayar pajak," tutur Bahlil. (OL-2)