Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
RENCANA pemerintah menghentikan kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) mendapat kritik dari sejumlah kalangan. Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Ahmad Muzani meminta kepada Kementerian Sosial (Kemensos) untuk tidak mencabut BST karena perekonomian masyarakat yang belum pulih sepenunya akibat pandemi covid-19.
"BST menjadi daya tahan bagi kerterpurukan ekonomi masyarakat akibat pandemi, baik mereka yang menganggur, pegiat UMKM, dan lapisan masyarakat bawah lainnya, seperti buruh, pedakang kaki lima, petani, nelayan, tukang ojek, tenaga honor," kata Muzani di Jakarta, Jumat (23/4).
Oleh karena itu, Muzani yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR ini mendorong program BST untuk tetap dilanjutkan. Bahkan ia menyarankan agar nominal BST dapat lebih ditingkatkan guna menstimulus daya beli masyarakat
"Jadi sebaiknya bantuan ini dipertahankan, bukan malah dihentikan. Dan baiknya pemerintah berpikir untuk meningkatkan nominal BST yang diberikan, karena program ini terbukti dapat meningkatkan dan menguatkan pemulihan ekonomi nasional," imbuhnya.
Menurut Muzani, BST merupakan satu-satu kebijakan pemerintah yang dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kebijakan ini, kata Muzani, dapat menunjang serta meningkatkan daya konsumsi masyarakat di saat pandemi ini. Sehingga, misi pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional (PEN) dapat terwujud dengan cepat.
"Program ini bisa menjadi daya tahan bagi perekonomian nasional di banyak daerah di Indonesia. Karena sektor ekonomi banyak bergerak akibat adanya BST yang diberikan kepada masyarakat.
Menurut Muzani, wacana pemerintah menghentikan BST itu bukan waktu yang tepat. Karena dampak ekonomi akibat pandemi tentu akan terasa lebih lama daripada pandemi itu sendiri.
"Jika BST akan dihentikan saat pandemi selesai, itu juga pelru pertimbangan karena dampak ekonomi akan lebih panjang daripada pandemi itu sendiri," tutur Sekjen Partai Gerindra itu.
Sebagai parpol pendukung pemerintah, Muzani mengungkapkan bahwa Fraksi Gerindra pun siap mendukung dan mensukseskan kebijakan BST ini.
"Sebab dibandungkan PEN lainnya, ini adalah pemilihan ekonomi yang paling nyata dan sangat dirasakan masyarakat. Fraksi Gerindra siap membantu pemerintah untuk mendukung serta menguatkan kebijakan ini," tutup Muzani.
Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Risma Maharani mengungkapkan akan mencabut program BST yang selama ini telah berjalan. Nominal yang diberikan dari program BST ini sebesar Rp200.000. Wacana penghentian BST ini akan berhenti pada akhir ApriL 2021 akibat minim anggaran. (OL-8)
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa hanya ada dua pasangan calon (paslon) yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan terdapat dorongan kepada presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto,
Komjen Ahmad Luthfi belum memutuskan menerima pinangan Gerindra sebagai bakal calon gubernur (cagub) Jateng.
Menteri Sosial Tri Rismaharini menyediakan dua lumbung sosial khusus untuk melayani pengidap kusta di Pulau Kei Besar, Maluku Tenggara yang merupakan pulau terluar.
Risma membawa bantuan pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan perlindungan sosial sekaligus datang langsung ke Pulau Kei Besar.
SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa Menteri Sosial Tri Rismaharini berada pada urutan kedua di survei Litbang Kompas terkait Pilkada Jawa Timur
Sejak 2023, kedua pemimpin perempuan ini telah bertemu dua kali di Indonesia, serta terus menjalin dialog dan mengembangkan upaya bersama.
Menteri Sosial Tri Rismaharini terus mendorong kaum disablitas untuk bisa produktif meski dalam kondisi yang terbatas. Ia meyakinkan bahwa para penyandang disabilitas bisa sukses dan maju.
Kekacauan penyaluran bansos perburuk citra Mensos Risma
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved