Istana Belum Terima Permintaan Konsultasi RUU Pengampunan Pajak

STAF Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP menyatakan sejauh ini belum ada permintaan ke Istana soal keinginan DPR RI untuk rapat konsultasi guna membahas RUU Pengampunan Pajak bersama dengan Presiden RI Joko Widodo.

"Belum ada, informasinya belum sampai ke saya soal itu," ujar Johan kepada Media Indonesia, Selasa (12/4).

Meski demikian, rapat konsultasi mungkin akan dilakukan jika DPR dan Presiden sepakat melakukannya. Johan mengatakan seperti halnya dalam rapat konsulasi soal RUU KPK beberap waktu yang lalu.

Kini, draf RUU sudah diserahkan ke DPR RI oleh Presiden. Johan juga mengingatkan DPR mengenai sudah adanya Surat Presiden dari Jokowi yang memungkinkan DPR untuk melakukan pembahasan dengan segera. Oleh karena itu, lanjut Johan, Pemerintah menyerahkan proses pembahasannya berlangsung di DPR RI.

"Sekarang bola ada di tangan DPR, nanti dibahas satu per satu pasalnya. Pemerintah berpandangan Tax Amnesty perlu dalam menambah pendapatan negara dari pengampunan pajak. Presiden Jokowi berharap RUU Tax Amnesty segera dibahas sekarang sebagai prioritas," tandasnya.

Menurut Johan, Pemerintah tidak memiliki ketergantungan pada RUU Pengampunan Pajak. Lolos atau tidaknya RUU Pengampuan Pajak di DPR RI tidak akan menyulitkan karena pemerintah sudah memiliki kalkulasi tersendiri mengenai penerimaan pajak.

"Menkeu punya opsi lain selain Tax Amnesty. Jadi, tidak harus dengan Tax Amnesty. Apa itu, sebaiknya tanyakan ke Menkeu untuk menjelaskannya," pungkasnya. (OL-2)