Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Keuangan mencatat defisit anggaran dalam APBN 2021 hingga akhir Februari sebesar Rp63,6 triliun, atau 0,36% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit itu disebabkan penerimaan negara sebesar Rp219,2 triliun, lebih rendah dari belanja negara sebesar Rp282,7 triliun.
"Sampai akhir Februari, kita mengalami defisit Rp63,6 triliun. Kalau dibandingkan tahun lalu Rp61,8 triliun, itu terjadi kenaikan 2,8%. Defisitnya dari GDP (PDB) 0,36%. Ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang 0,4% dari GDP," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Selasa (23/3).
Lebih lanjut, dia mengungkapkan pendapatan negara Rp219,2 triliun setara 12,6% dari target APBN 2021, yang mencapai Rp1.743,6 triliun. Angka itu lebih baik ketimbang realisasi Februari 2020 yang hanya Rp217,6 triliun.
Baca juga: Fitch Pertahankan Peringkat RI, Ini Kata Sri Mulyani
Ani, sapaan akrabnya, menilai capaian itu menggembirakan. Sebab, pada Februari 2020, pandemi covid-19 belum merebak dan Indonesia saat itu dalam kondisi normal. Berbeda dengan Februari 2021, di mana wabah covid-19 sudah merebak dan merusak kinerja ekonomi nasional.
"Yang menarik dan tentu positif, dalam hal ini adalah pendapatan negara kita sudah tumbuh positif 0,7%. Jadi, ini hal yang sangat positif. Kita akan terus menjaga dan memperhatikan perkembangan ini secara hati-hati. Terus mendukung dan mengakselerasi pemulihannya," imbuh Bendahara Negara.
Adapun pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak Rp145 triliun, atau 11,9% dari target APBN 2021 sebesar Rp1.229,6 triliun. Realisasi itu lebih rendah bila dibandingkan Februari 2020 yang mencapai Rp153,6 triliun.
Lalu, penerimaan bea dan cukai tercatat Rp35,6 triliun, atau 16,6% dari target APBN 2021 sebesar Rp215,0 triliun. Realisasi itu lebih tinggi bila dibandingkan Februari 2020 yang hanya Rp25,1 triliun. Sedangkan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp37,3 triliun, atau 12,5% dari target sebesar Rp298,2 triliun.
Baca juga: Ekonomi Indonesia Diperkirakan Tumbuh -1% di Triwulan I 2021
"PNBP kita di Rp37,3 triliun, atau minus 3,7%. Tahun lalu PNBP Februari juga negatif," pungkas Ani.
Adapun belanja negara yang sebesar Rp282,7 triliun setara 10,3% dari yang dialokasikan dalam APBN sebesar Rp2.750 triliun. Realisasi itu meningkat 1,2% dari Februari 2020 yang tercatat Rp279,4 triliun.
Realisasi belanja negara muncul dari belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp179,7 triliun, atau 9,2% dari alokasi APBN 2021 sebesar Rp1.954,5 triliun. Angka itu juga menunjukkan pertumbuhan 11,1% dari realisasi Februari 2020 yang tercatat Rp161,7 triliun.
"Belanja K/L meningkat cukup tinggi menjadi Rp97 triliun, naik dari Rp83,8 triliun (Februari 2020). Belanja non K/L juga naik Rp82,7 triliun, naik dari Rp77,9 triliun (Februari 2020)," jelas Ani.
Baca juga: Jokowi: Investasi Kunci Pertumbuhan Ekonomi 5%
"Jadi, dalam hal ini, untuk belanja pemerintah pusat terjadi kenaikan yang bagus pada Februari," sambungnya.
Komponen belanja lain, yakni Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), realisasinya tercatat Rp103,0 triliun, atau 13% dari alokasi APBN 2021 sebesar Rp795,5 triliun. Realisasi itu lebih rendah 12,4% di periode sama tahun 2020 yang mencapai Rp117 triliun.
Kendati demikian, dalam TKDD terjadi peningkatan signifikan pada Dana Desa. Realisasi pada Februari 2021 tercatat Rp3,8 triliun, atau 5,3% dari alokasi APBN 2021 sebesar Rp72,0 triliun. Itu lebih baik dari periode sama di 2020 yang hanya Rp1,7triliun.
Pembiayaan anggaran hingga akhir Februari tercatat mencapai Rp273,1 triliun, atau 27,1% dari yang dialokasikan di dalam APBN 2021 sebesar Rp1.006,4 triliun. Realisasi itu tumbuh Rp140,5 triliun, jika dibandingkan Februari 2020 yang hanya Rp113,6 triliun.(OL-11)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam pos belanja kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Dari pemilihan Donald Trump hingga Pandemi global Covid-19, berikut adalah beberapa prediksi kartun The Simpson yang sudah lama tayang dan jadi ada di dunia nyata.
TINGGINYA nilai jatuh tempo utang di 2025 disebabkan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan yang menggelembung saat Indonesia dilanda pandemi covid-19
SAYA mengikuti Global Health Security Conference (Konferensi Ketahanan Kesehatan Global) di Sydney, Australia, 18 sampai 21 Juni 2024
Jika terjadi pandemi terjadi atau wabah besar di suatu negara maka pemerintah negara tersebut harus menyerahkan patogen yang menjadi penyebab pandemi ke WHO.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved