Pemerintah Perdalam Pasar Keuangan

BANK Indonesia (BI) , Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan bertekad memperdalam pasar keuangan dengan merancang produk dan instrumen keuangan baru. Untuk itu tiga srikandi pasar finansial membentuk Forum Kordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPK) untuk mempercepat proses perencanaan, kebijakan dan implementasi embrio instrumen baru tersebut.

Kesepakatan tersebut diharapkan dapat mempermudah koordinasi stakeholders dan regulator agar pasar finansial yang dalam segera terwujud.

"Kesempatan ini bisa (kita manfaatkan) pengembangan pasar keuangan, ekonomi syariah yang perlu harmonisasi kegiatan di bawah OJK dan Kemenkeu, jadi pasar keuangan lebih dalam, investor lebih banyak, instrumen lebih banyak bisa harmonisasi regulasi perbaiki infrastruktur yang ada dan yang penting bisa memberi edukasi lebih luas ke masyaralat sehingga pasar keuangan kita lebih efisien," jelas Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Jumat (8/4).

Agus mengatakan BI ingin lebih memberi banyak opsi bagi pasar antar bank untuk bertransaksi. Pasalnya saat ini ditengah likuiditas yang membaik, bank-bank kecil masih mengalami pengetatan lantaran dana lebih memilih untuk masuk bank besar.

Ia mengungkap ide promissory note untuk membuat diversifikasi bunga berdasarkan jangka waktu serta kemudahan mendistribusikan likuiditas lewat pasar antar bank dengan sejumlah instrumen yang sedang digodok.

Ketua Komisioner OJK Muliaman D. Hadad membocorkan pemerintah sedang mematangkan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) yang diterbitkan untuk proyek infrastruktur. Reksadana itu memberi opsi pendanaan lain bagi pengusaha untuk menjalankan proyek infrastrukturnya di luar DPK perbankan yang janhkanya relatif pendek, yakni 1-3 bulan.

"Kami kembangkan alternatif pembiayaan efisiensi dan likuditas pasar keuangan. Kami lanjutkan koordinasi lebih lanjut dan baik. Kami juga sudah jalan sebenarnya. Tapi sekarang kami tingkatkan koordinasi dan komunikasi," jelas Muliaman. (OL-2)