BKPM Penerbit Tunggal Izin Pembangunan Smelter

PEKAN depan, pemerintah mulai menyatukan regulasi pembangunan fasilitas permurnian atau mineral smelter. Sebelumnya, pemilik izin usaha pertambangan harus memperoleh izin dari Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian untuk membangun smelter.

“Pekan depan akan mulai dibahas BKPM supaya ini disatukan,” ujar Kepala BKPM Franky Sibarani di Kemenko Perekonomian, Jumat (8/4).

Franky menilai selama ini investor kerap terkendala proses perizinan berlapis. “Sudah harus ngurus di ESDM untuk IUP operasi produksi khusus, habis itu dia masih harus ngurus izin usaha industri di Kementerian Perindustrian. Semuanya akan jadi satu dokumen,” ujar dia.

Menteri Perindustrian Saleh Husin menyebut banyak investor maupun perusahaan di sektor komoditas yang enggan ambil pusing mengurus perizinan membangun ?smelter. Saleh mendukung agar segala pengurusan izin smelter hanya melalui BKPM segera diimplementasikan.

“Saat ini yang udah jalan baru ada sekitar 20 smelter. Kalau izin pembangunan bisa lebih cepat, ya kan lebih bagus,” kata dia.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan akan memberi insentif pajak berupa tax allowance bagi pembangun smelter. "Selain itu, pemberian tax holiday akan diberikan pada industri yang memberikan nilai tambah besar. Jadi bukan sekedar mengolah biji besi, tapi pabrik Besi. Bukan penghasil alumina, tapi pabrik alumunium," kata Bambang. (OL-2)