Tidak Ada Alasan DPR Menunda UU Penghapusan Pajak

PENGAMAT perpajakan dari Universitas Indonesia, Darussalam, mengatakan tidak ada alasan bagi DPR untuk menunda pembahasan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).

"Pengampunan pajak menjadi salah satu andalan pemerintah untuk APBN 2016, sehingga pemerintah berkepentingan atas tax amnesty. Sebenarnya ini tidak hanya berimplikasi pada jangka pendek APBN 2016. Untuk tujuan jangka panjang, tax amnesty akan memperbaiki basis data wajib pajak sehingga ke depan menjamin jumlah penerimaan. Karena wajib pajak yang selama ini belum patuh akan menjadi patuh," ujarnya saat dihubungi, Kamis (7/4)

Sayangnya, lanjur dia, pesan ini tidak sampai kepada DPR. DPR hanya berpikir implikasi pengampunan pajak hanya untuk 2016. Padahal jelas, kata dia, ini akan memiliki efek jangka panjang agar menjamin keberlangsungan APBN.

Tahun ini (2016) menjadi tahun terakhir untuk tax amnesty sehingga harus segera digulirkan. Sebab tahun depan 2017 sudah ada transfer informasi keuangan secara otomatis.

"Adanya tax amnesty menjadi transisi sistem perpajakan baru di Indonesia. Apalagi dengan Panama Papers, pemerintah bisa melakukan suatu penyelesaian tanpa harus gaduh membawa masuk uang-uang orang Indonesia yang ada di luar negeri ke Indonesia," imbuhnya.

Dengan demikian, tidak ada alasan lagi bagi DPR menunda pembahasan ini. Sebab, tax amnesty merupakan isu lama sejak 2015. Dia menyebut DPR mengada-ada untuk kembali mempelajari RUU tersebut.

"Tinggal tujuh bulan lagi untuk memperbaiki sistem pajak di Indonesia. Tax amnesty merupakan cara win-win solution. Banyak negara telah memakai kebijakan ini," tukas Darussalam. (Try/OL-5)