Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah berkolaborasi dengan Mbiz dalam memanfaatkan platform perdagangan elektonik B2B (business to business) e-commerce mbizmarket.co.id melalui program Blangkon Jateng (Jawa Tengah Belanja Langsung Toko Online).
Program itu merupakan program pengadaan barang dengan jasa kebutuhan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan nilai belanja maksimal hingga Rp50 juta per transaksi. Pemanfaatan platform B2B e-commerce ini merupakan standar prosedur di lingkungan pemerintah, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah.
Nota kesepahaman kerja sama ditandatangani oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan CEO Mbizmarket Rizal Paramarta, pada Jumat (26/2).
Rizal Paramarta mengatakan selain menghadirkan infrastruktur teknis untuk dukungan transaksi pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa, pihaknya akan membantu pertumbuhan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Jawa Tengah, dengan membuka jaringan pasar bagi UMKM Jawa Tengah secara nasional.
"Kami juga berharap juga dapat membantu mendukung penyaluran modal ke berbagai UMKM di Jawa Tengah melalui fitur layanan pinjaman yang ada di platform Mbizmarket, yang sudah dinikmati manfaatnya oleh banyak UMKM sejak tahun lalu," terangnya.
Mbizmarket.co.id merupakan platform e-commerce yang dikembangkan oleh PT Brilliant Ecommerce Berjaya, perusahaan rintisan yang menjadi pionir e-marketplace B2B di Indonesia. Sejak awal 2020, platform mbizmarket.co.id telah dipercaya dan dimanfaatkan di lingkungan Pemprov Jawa Barat, Bali, dan Jawa Timur sebagai platform e-niaga, untuk pemenuhan pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah.
Selama masa pandemi, Mbiz.co.id dan Mbizmarket.co.id mengalami pertumbuhan bisnis yang signifikan, dan mencatat kinerja penjualan dua kali lipat dibanding 2019. Kenaikan angka penjualan itu didorong keberhasilan Mbiz memenuhi kebutuhan alat kesehatan dari berbagai perusahaan swasta dan juga pemerintah provinsi daerah.
Sementara itu, Yuni Astuti, Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah yang mewakili Gubernur Jawa Tengah, menyebut Blangkon Jateng merupakan internalisasi perubahan budaya kerja menuju digitalisasi pengadaan barang/jasa.
Tujuannya, imbuh dia, untuk memberikan kemudahan dan perluasan usaha kepada usaha kecil, mikro dan koperasi dalam pasar pengadaan barang/jasa pemerintah, mendorong UMK Go Digital, menjadikan pengadaan lebih inklusif, meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, memanfaatkan marketplace dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (PBJP).
"Dan yang tidak kalah penting ialah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas PBJP. Kami berharap ke depan kabupaten/kota di Jawa Tengah dapat melakukan digitalisasi pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp 50 juta per transaksi melalui marketplace," sebut Yuni.
Menurutnya, pemanfaatan platform e-marketplace dalam upaya mendorong pengadaan barang/jasa pemerintah ke depan melalui digitalisasi adalah keniscayaan demi mewujudkan pengadaan barang jasa yang mudah, cepat efisien dan akuntabel.
"Saya menaruh harapan besar platform e-marketplace Mbizmarket dapat menjadi solusi berbagai hambatan proses pengadaan barang/jasa selama ini, mengurangi kerja adminsitratif yang kurang produktif, dan dalam mewujudkan visi 'Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari'," tutupnya. (RO/X-12)
Setiap pelaku bisnis secara teratur terlibat dalam kegiatan produksi untuk menjaga kelancaran usahanya.
Pada pertemuan yang digelar Jumat (20/10) lalu itu, dibahas berbagai isu penting terkait potensi dan peningkatan kerja sama perdagangan barang maupun jasa antara Indonesia dengan Chile.
Kegiatan tersebut merupakan upaya Kemendes PDTT dalam mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, terutama dalam kaitannya dengan transformasi pengadaan digital barang/jasa
Direktur Utama PTPN III (Persero) Mohammad Abdul Ghani mengatakan sepanjang tiga tahun terakhir, rata-rata kepuasan penyedia barang dan jasa di PTPN Group mencapai 86%.
KPK menetapkan Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Henri Alfiandi sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan alat dan jasa di instansinya
Pemerintah melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terus mendorong penggunaan produk dalam negeri kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved