Kadin Minta Swasta lebih Dilibatkan dalam Proyek Infrastruktur

BESARNYA peluang sektor infrastruktur dipandang sebagai momentum yang tepat bagi para pengusaha usaha jasa konstruksi untuk terlibat dalam pembangunan yang di prioritaskan pemerintah. Namun saat ini hal tersebut dipandang belum berjalan sebagaimana mestinya sebab masih sebagian besar di garap oleh BUMN.

"Pembangunan dan infrastruktur itu saling berkaitan. Saya masih melihat BUMN berada di garis depan untuk proyek-proyek yang sebetulnya bisa di handle oleh swasta. Jangan berikan kesempatan BUMN untuk selalu di depan, nanti swastanya ketinggalan," terang Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Infrastruktur dan Konstruksi, Erwin Aksa di Jakarta, Rabu (6/4).

Untuk itu dirinya meminta Kementerian PUPR untuk bersikap tegas terkait partnership antara BUMN, swasta dan perusahaan kecil menengah. Jika hal tersebut dilakukan secara baik maka dalam 5-6 tahun kedepan perusahaan kecil tersebut bisa menjadi perusahaan besar.

Erwin sendiri melihat untuk sektor infrastruktur itu sendiri terdapat potensi sebesar US$ 3,3 triliun dolar dan 50% dari jumlah tersbut berada di Indonesia. Hal tersebut akan sangat potensial , terutama bila sektor swasta diberdayakan terutama dalam hal dukungan finansial, penjaminan dan pendanaan untuk di dalam negeri.

"Jadi untuk proyek - proyek yang visible dan bankable sebaiknya diserahkan kepada swasta seangkan yang tidak visible bisa di kerjakan oleh pemerintah sebab mempunyai anggaran yang lebih besar," jelas Erwin.

Selain itu Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Taufik Widjoyono menegaskan bahwa pihak Kementerian PUPR melalui instruksi menteri melarang BUMN untuk join dengan BUMN lainnya dalam mengerjakan suatu proyek infrastruktur tanpa melibatkan swasta. Sedangkan dari pembatasan tender sendiri, BUMN diharamkan untuk mengikuti tender proyek dibawah Rp 50 miliar, namun pihak swasta tidak dibatasi untuk mengikuti tender diatas Rp 50 miliar.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Umum Kadin, Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur harus bisa menjadi penggerak infrastruktur nasional. Dirinya mencontohkan ketika dulu Tiongkok menyelenggarakan Olimpiade yang mampu menggerakkan industri dalam negerinya, terutama baja hingga bisa tumbuh 5,6% hanya dalam jangka waktu yang tidak lama.

Rosan juga menyarankan kepada pemerintah untuk lebih mengutamakan pembiayaan infrastruktur dengan menerbitkan surat hutang negara ketimbang berasal dari pinjaman bilateral. Sebab menurut dirinya bila menggunakan pijaman bilateral seringkali terdapat persyaratan yang mengharuskan penggunaan konten dari negara pemberi pinjaman.

"Misalnya saja untuk Jepang 30% konten, Korea dan Tiongkok itu minimal 50% konten, Jerman 80% konten, bahkan Rusia hingga 100% konten. Memang pemerintah sudah menyadari sudah dimasukkan nya porsi pinjaman SBN tersebut sebesar 35%. (X-11)