Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Wakapolri Gatot Eddy Pramono menjadi Wakil Komisaris Utama PT Pindad (Persero).
Selain nama Gatot Eddy, Deputi Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani juga dipilih Erick masuk dalam jajaran komisaris di perseroan tersebut.
Penunjukkan itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pindad yang tercantum dalam surat nomor: SK-17/MBU/01/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pindad.
"Menetapkan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono sebagai Wakil Komisaris Utama, Mayjen TNI (Purn.) Sakkan Tampubolon, Alexandra Retno Wulan, Arlan Septia sebagai Komisaris Independen dan Jaleswari Pramodharwwardani sebagai Komisaris yang sebelumnya dijabat oleh Mayjen TNI (Purn.) Sumardi sebagai Wakil Komisaris Utama," bunyi putusan tersebut dikutip dari laman resmi PT Pindad, Rabu (20/1).
Pelaksanakan penyerahan Salinan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan mengenai pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris PT Pindad (Persero) dilakukan pada Senin (18/1) secara daring.
Baca juga : Delapan BPD Gabung jadi Penyalur Dana FLPP Tahun ini
Selain nama-nama tersebut, Erick juga memberhentikan dengan hormat Heru Puryanto sebagai Direktur Bisnis Produk Industrial, Heri Heriswan sebagai Direktur Bisnis Produk Pertahanan dan Keamanan, serta Rizka A. Putranto sebagai Direktur Strategi Bisnis.
Pihaknya mengangkat anggota Direksi PT Pindad (Persero) yang baru diantaranya Wijil Jadmiko Budi sebagai Direktur Bisnis Produk Pertahanan dan Keamanan, Suharyono sebagai Direktur Bisnis Produk Industrial, dan Syaifudin sebagai Direktur Strategi Bisnis.
Dengan perombakan ini, maka susunan dewan komisaris dan dewan direksi Pindad pun berubah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama: Jenderal TNI Andika Perkasa
Wakil Komisaris Utama: Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono
Komisaris: Jaleswari Pramodhawardani. (OL-2)
Tiongkok menghentikan pembicaraan awal mengenai kontrol senjata dan penyebaran nuklir dengan Amerika Serikat sebagai protes terhadap penjualan senjata oleh AS ke Taiwan.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, membela keputusannya untuk mengungkap secara publik keterlambatan pasokan senjata dari AS
PERDANA Menteri Benjamin Netanyahu mengklaim Amerika Serikat (AS) menahan pengiriman senjata yang diperlukan untuk perang di Gaza.
Gedung Putih menanggapi kritik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai penundaan pengiriman senjata oleh pemerintahan Biden.
Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di Korea Utara untuk kunjungan langka yang menandakan penguatan hubungan antara kedua negara dan kebutuhan Moskow akan senjata dari Pyongyang.
Geng kriminal bersenjata menyerbu sebuah komunitas di negara bagian barat laut Nigeria dan menewaskan enam orang serta menculik sekitar 100 orang.
KURSI komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tampak menjadi sarana untuk balas budi dari kepentingan politik pemegang kekuasaan.
KOMISARIS Utama Holding Perkebunan Nusantara Zulkifli Zaini memberikan apresiasi kepada manajemen PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) pada closing meeting
Dalam RUPSLB mengangkat Suherman Yahya yang sebelumnya Direktur (Fungsi Operasi) menjadi Direktur Utama dan mengangkat Muhammad Syafitri menjadi Direktur (Fungsi Operasi).
Sejauh ini PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk (AIMS) belum bisa menyebutkan, kisaran harga pelaksanaan rights issue maupun jumlah saham yang ditawarkan.
PT Pindad adalah salah satu BUMN pertahanan yang sedang naik daun dengan banyaknya produk pertahanan berkualitas ekspor.
DPR mendesak Pertamina untuk segera mengklarifikasi pemberitaan terkait gaji Komisaris Utama PT Pertamina yang mencapai Rp8,3 Miliar per bulan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved