Desentralisasi Jadi Arah RAPBN 2016

PEMERATAAN pertumbuhan ekonomi ke seluruh wilayah Indonesia kelak menjadi arah RAPBN 2016.

Hal itu mengemuka dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan Menkeu Bambang Brodjonegoro, Gubernur BI Agus Martowardojo, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago tentang rencana kerja pemerintah, kerangka makroekonomi, dan RAPBN 2016 di Gedung DPR Jakarta, kemarin.

"Pada 2016, kami ingin dana transfer daerah lebih besar daripada dana kementerian dan lembaga (K/L). Janji politik Presiden ada tambahan dana Rp100 miliar untuk setiap kabupaten/kota dan penaikan dana desa 6%-7%," kata Menkeu Bambang Brodjonegoro.

Dirjen Anggaran Askolani menambahkan, di satu sisi, kebijakan tersebut akan memotong secara drastis anggaran belanja setiap K/L.

"Di sisi lain, realisasinya nanti sangat tergantung kesiapan daerah mengelola dana transfer."

Rencana pemerintah itu selain memperoleh apresiasi juga catatan kritis dari anggota DPR.

Menurut Iskan Qolba Lubis, selain mengedepankan desentralisasi pembangunan, pemerintah juga mesti concern pada penurunan kemiskinan.

"Kita sudah 70 tahun merdeka tetapi pembangunan terkesan Jawa-centris. Berbahaya bagi perekonomian kita di masa depan," ujarnya.

Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem Jhony G Plate menekankan pemerataan pembangunan harus juga tecermin dalam kebijakan fiskal.

"Pemerataan mesti diterjemahkan dalam kebijakan fiskal terkait dengan pembelanjaan. Jangan hanya retorika."

Dengan strategi menggenjot pembangunan daerah tersebut, Menkeu optimistis pada 2016 pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,8%-6,2%.

Berbeda dengan Bambang, Gubernur BI Agus Martowardojo mengemukakan prediksi lebih pesimistis.

"Pertumbuhan ekonomi 2016 berada di kisaran 5,4%-5,8%, lebih besar ketimbang prediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini yang hanya 5,1%. Sementara itu, nilai tukar rupiah 13.000-13.400 per dolar AS."

Untuk mencapai pertumbuhan sesuai dengan target tersebut, Wakil Ketua Banggar DPR Jamaluddin Jafar menekankan pentingnya stabilisasi harga pangan agar konsumsi tidak lesu.

Di bagian lain, pemerintah mengupayakan percepatan berbagai proyek infrastruktur untuk menghela pertumbuhan.

Menurut Menko Perekonomian Sofyan Djalil, pemerintah akan membahas dua proyek setiap minggu terutama terkait dengan kendala lahan, hukum, dan pembiayaan.

Daya saing

Melambatnya roda perekonomian di sejumlah negara di Asia termasuk Indonesia telah menyebabkan turunnya peringkat daya saing global Indonesia dari posisi 37 ke level 42.

Survei tersebut didasarkan atas empat faktor yang penting bagi para pelaku bisnis, yaitu performa perekonomian, efisiensi bisnis, efisiensi birokrat, dan infrastruktur.

"Ini menunjukkan perlambatan perekonomian domestik dan dampak dari melemahnya infrastruktur," tandas Direktur IMD World Competitiveness Center, Arturo Bris, dalam rilis yang diperoleh Media Indonesia, kemarin.

(Sha/Wib/Arv/X-4)