Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
BADAN Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) naik kelas. Fokusnya pada dua Key Performance Indicator (KPI), yakni mendorong investasi besar bermitra dan mendorong penanaman modal dalam negeri (PMDN) khususnya sektor UMKM.
Untuk mewujudkan hal tersebut, BKPM memfasilitasi kerja sama antara usaha besar dan UMKM. Program itu bertujuan menegaskan pentingnya kemitraan investasi yang dilakukan pengusaha besar nasional serta asing, dengan pengusaha nasional di daerah atau UMKM lokal di wilayah proyek investasi.
Baca juga: Luhut Minta Masyarakat Borong Produk Lokal
"Minggu depan akan ada penandatanganan komitmen kerja sama antara PMA/PMDN dan UMKM mitranya. Acara ini akan disaksikan langsung Presiden Joko Widodo dari Istana Negara. Karena memang sejak awal ini adalah arahan Bapak Presiden kepada kami,” ujar Bahlil dalam keterangan resmi, Minggu (17/1).
Penandatanganan Komitmen Kerja Sama Usaha Besar dengan UMKM akan berlangsung pada Senin (18/1) besok. Program kemitraan itu mengolaborasi 56 usaha besar, yang terdiri dari 29 PMA dan 27 PMDN, dengan 196 UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Sesuai arahan Presiden, investasi yang masuk wajib 'dikawinkan' dengan pengusaha nasional atau UMKM lokal. Masuknya investasi ke Indonesia memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Khususnya di tengah pelemahan ekonomi akibat pandemi covid-19.
Baca juga: Luhut Minta Masyarakat Borong Produk Lokal
Bahlil menyebut kemitraan akan memberikan multiplier effects kepada masyarakat lokal dengan hadirnya investasi di daerah. Bagi UMKM, manfaat yang dirasakan akan memacu kualitas produk dan membuka peluang UMKM untuk naik kelas.
"Jadi kolaborasi investor itu dilakukan pengusaha lokal atau UMKM di daerah. Bukan yang ada di Jakarta. Tentunya, BKPM akan memfasilitasi dan menjamin UMKM yang dilibatkan memiliki kualifikasi yang baik, serta memenuhi syarat," pungkasnya.(OL-11)
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
YULIOT Tanjung resmi diangkat menjadi Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan pada empat hal krusial ketika mulai menjadi Kepala Negara nantinya.
Situasi perekonomian dalam negeri masih terancam krisis perlu diperhatikan. Industri dalam negeri saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, seperti penutupan pabrik
BKPM mencatat realisasi investasi yang masuk ke Indonesia selama periode Januari-Juni 2024 atau semester I 2024 mencapai Rp829,9 triliun.
INVESTASI Korea Selatan ke Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sekitar US$14 miliar atau setara Rp229,51 triliun. Angka investasi ini lebih banyak mengarah ke sektor hilirisasi.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai anggaran KL di tahun depan akan mengalami penurunan rerata 10% hingga 20%.
Staf Khusus Kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa menuturkan sampai saat ini pihaknya belum menerima keluhan dari pelaku usaha terkait kendala proses perizinan di sistem OSS.
Bahlil Lahadalia diminta penjelasan terkait belum adanya suntikan modal dari asing untuk mendanai proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved