Pemerintah Fokus Tekan Harga Pangan

PERTUMBUHAN ekonomi tak banyak berarti selama inflasi di luar kendali. Karena itu, pemerintah berupaya untuk menekan kenaikan harga pangan, yang jadi pemilik saham mayoritas inflasi, lewat penguatan lembaga dan infrastruktur.

Impor pangan tidak lagi dianjurkan karena diprediksi terkendala oleh perubahan iklim global.

"Banyak penyebab inflasi, yakni kenaikan harga BBM, tarif listrik, tarif angkutan, dan harga gas. Namun, yang paling banyak memengaruhi ialah yang (di bagan) paling bawah seperti beras, cabai merah, bawang merah, daging ayam, dan daging sapi. Ini harus terus diawasi," kata Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional VI Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, kemarin.

Presiden Jokowi melanjutkan pemerintah melakukan beberapa langkah untuk menekan harga pangan. Pertama, merombak Perum Bulog agar kelak tak hanya fokus mengurusi beras.

"Ini masih dalam proses revisi regulasi dan kelembagaan.".

Jokowi melanjutkan upaya lain untuk menekan harga pangan ialah membangun pasar lelang di sejumlah daerah. Konsepnya, petani akan diuntungkan oleh kesepakatan harga dengan pembeli yang berkompetisi langsung.

"Harga tidak ditentukan tengkulak, distributor, dan pedagang besar, tetapi oleh lelang."

Upaya selanjutnya mendorong pemda menggelar operasi pasar.

"Operasi pasar bukan hanya tugas Bulog. Daerah bisa mengguyur pasar dengan stok pangan saat persediaan menipis. Kerja sama antardaerah pun didorong agar pemerataan cadangan pangan bisa mudah dilakukan."

Gubernur BI Agus Martowardojo mengakui pasar lelang dapat menekan inflasi.

"Inflasi tinggi membuat Indonesia tidak memiliki daya saing. Meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi bila disertai inflasi yang juga tinggi akan kalah dengan negara yang memiliki inflasi rendah. Bapak, ibu gubernur, dan wali kota bila menyusun APBD bisa mengalokasikan dana untuk operasi pasar. Ini ideal sekali."

Pengaruh signifikan

Bank Sentral pun mengharapkan pemerintah daerah fokus pada pembenahan tata niaga pangan untuk mewujudkan stabilisasi harga.

"Selama ini kenaikan harga pangan karena pasar tidak efisien dengan kendala distribusi. Harga naik bukan petani yang menikmati, tetapi pedagang besar."

Untuk mengendalikan inflasi, Pemprov DKI terus menjalin koordinasi dengan daerah produsen bahan pangan.

Menurut Kepala Biro Perekonomian DKI Jakarta Adi Ariantara, pihaknya ingin menyamakan persepsi bagaimana mengendalikan inflasi.

"Sejak 2006 hingga sekarang baik puasa, Lebaran, dan banjir, inflasi di Ibu Kota tidak pernah melonjak tajam. Inflasi di setiap daerah di Jawa selalu dipengaruhi komoditas ayam, cabai, bawang, dan beras," ujar Adi.

Dengan sejumlah upaya tersebut, Presiden Jokowi tidak ragu harga bahan pokok akan terpengaruh secara signifikan.

"Target inflasi nasional pada tahun ini sudah ditargetkan 4% plus 1, 4% minus 1. Semoga akan kita capai. Ini atas dukungan dan kerja sama semua, daerah dan pusat bersama BI." (Ire/Ssr/X-4)