Tidak Turunkan Tarif, Angkutan Umum akan Kena Sanksi

PLT Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Sugiharjo menyatakan pihaknya akan mengenakan sanksi kepada angkutan umum yang bandel tidak menurunkan tarifnya. Pasalnya, harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar per 1 April 2016 akan turun masing-masing sebesar Rp500 per liter.

"Sanksinya mulai dari pembekuan izin terhadap kendaraan yang melanggar, bisa seminggu atau dua minggu, tergantung kadar pelanggarannya sampai pencabutan izin operasionalnya," tegas Sugiharjo ditemui di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (31/3).

Di samping pengenaan sanksi kepada angkutan umumnya, pemerintah juga akan menegur pelaku usahanya yang tidak ikut menurunkan tarif angkutan umumnya. Sanksi terberatnya, pelaku usaha bisa dilarang mengembangkan usaha dan izin operasi usahanya dibekukan.

Kendati demikian, Sugiharjo menilai masyarakt juga pasti akan memilih angkutan umum yang lebih murah dan nyaman. Jika angkutan umum itu emoh menurunkan tarifnya, secara otomatis masyarakat berpindah moda angkutan umum yang memilih menurunkan tarifnya atau yang lebih nyaman.

"Kalau tidak mau turunkan, layanan ditingkatkan dong, sehingga masyarakat juga tertarik menggunakan angkot. Di sini kan ada persaingan. Kalau ga mau turun, layanan ga baik, orang akhirnya naik motor, angkutan sepi. Jadi kita himbau, supaya tarif turun untuk meringankan masyarakat," pungkasnya. (OL-2)