Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono meresmikan pembangunan dan rehabilitasi 13 klaster tambak udang di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) di Karawang, Jawa Barat.
Dia mengungkapkan, klaster tambak udang tersebut memiliki luas mencapai 75 haktare dengan kapasitas produksi 2.000 ton per tahun. KKP memyebut, pembangunan dilengkapi dengan inovasi kontruksi menggunakan central drain dan pengaturan elevasi yang optimal untuk lebih mengefisienkan penggunaan energi dan proses panen.
"Inovasi ini tujuannya tentu untuk peningkatan produktivitas tambak udang," kata Trenggono dalam keterangannya, Kamis (7/1).
Trenggono mengharapkan, tambak-tambak klaster tersebut dapat dilakukan minimal 2 sampai 3 kali masa tanam. Sejalan dengan itu, produktivitas pun ditargetkan meningkat 2,5 kali lipat menjadi 15 ton/ha/siklus.
Selain jumlah produksi, Trenggono menekankan pentingnya kualitas komoditas yang dihasilkan. Dijelaskan, BLUPPB Karawang sepanjang 2020 memproduksi udang vaname sebanyak 6 ton/ha/siklus.
Lalu, memproduksi benih lele 2 juta ekor, benih nila 3,8 juta ekor, benih bandeng 1,4 juta ekor hingga benih kakap 179 ribuan ekor.
Dalam kunjungan kerja di BLUPPB Karawang ini, Trenggono juga meninjau proses pembenihan ikan serta packing 150 ribu benih nila dan 15 ribu benih kakap putih yang akan dibagikan ke masyarakat sebagai bantuan sosial. (OL-8)
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyatakan kehadirannya adalah untuk membantu KPK dengan memberikan informasi terkait kasus yang terjadi antara 2017 dan 2018.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dipanggil sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta kerja sama di PT Telemedia Onyx Pratama (TOP).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, hari ini, Jumat (26/7). Dia sudah memenuhi panggilan dan kini tengah diperiksa penyidik.
Harga layanan Starlink untuk sektor maritim cenderung tinggi.
Menteri Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa hasil sedimentasi tidak hanya akan dimanfaatkan untuk tujuan ekonomi, namun ini juga akan digunakan untuk menjaga keberlanjutan ekologi
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan kerja sama pengembangan budidaya lobster dengan Vietnam untuk kepentingan nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved