Dorong Pembangunan Pelabuhan Terintegrasi

PRESIDEN Joko Widodo meminta agar pembangunan pelabuhan di Indonesia didesain terintegrasi dengan kawasan industri dan dikendalikan dalam sebuah sistem terpusat. Dengan pelabuhan terintegrasi, biaya logistik bisa dipangkas dan harga barang-barang yang sampai di tangan konsumen bisa ditekan supaya lebih murah.

"Bikin kawasan industri berdekatan dengan pelabuhan. Saya sudah sampaikan dirut-dirut Pelindo agar tidak nanggungnanggung. Jangan hanya bangun 10-20 hektare (ha).Bangun sampai ratusan hektare yang terintegrasi dengan kawasan industri yang luasnya minimal 2.000 hektare," ujar Jokowi saat meresmikan revitalisasi Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) dan Terminal Teluk Lamong (TTL) di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (22/5) lalu.

Sebuah pelabuhan terintegrasi, menurut Jokowi, harus dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung, semisal pembangkit listrik mandiri, akses jalan tol, jalur kereta, dan alur pelayaran yang baik. Pelabuhan tersebut juga harus didesain agar bisa ekspansi jika dibutuhkan.

"Kasus-kasus yang sudah ada, bikin pelabuhan 5 hingga 10 ha, sementara kanan dan kiri rumah penduduk, akhirnya tidak bisa ekspansi lagi. Karena itu, membangun pelabuhan jangkauannya jangan hanya 5 sampai 10 tahun ke depan, tapi dipikirkan hingga 50 tahun ke depan," ujar Presiden.

Lebih jauh, Jokowi mengatakan, TTL yang dibangun PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III bisa dijadikan contoh bentuk kerja sama yang baik antara sebuah BUMN, pemerintah daerah, DPRD, dan pihak swasta. Kerja semacam itu bisa ditiru BUMN lainnya.

Direktur Utama Pelindo III Djarwo Surjanto menjelaskan, kapasitas bongkar muat peti kemas di TTL baru akan mencapai 5,5 juta TEUs per tahun pada 2020 hingga 2025 mendatang.

Pasalnya saat ini, luas pelabuhan tersebut baru sekitar 38 ha. Jika semua tahap pembangunan diselesaikan, nantinya Teluk Lamong akan memiliki luas 380 ha.

"Adapun untuk curah kering kapasitasnya menurut perhitungan akan mencapai 20 juta ton per tahun. Saat ini, kita sedang meningkatkan kelancaran arus sehingga produktivitas bongkar muat curah kering bisa mencapai 4.000 ton per jam," kata dia.

Djarwo berharap rampungnya pembangunan TTL dan revitalisasi APBS dapat meningkatkan daya saing Indonesia sebagai negara maritim. Revitalisasi APBS, lanjut Djarwo, dilakukan dengan cara diperdalam dan diperlebar, dari 9,5 meter low water spring (LWS) dan lebar 100 meter menjadi 13 meter LWS dan lebar 150 meter.

"Sekarang kapal yang berukuran hingga 80 ribu DWT bisa melalui APBS," tutur laki-laki yang merampungkan S-2 di Hydraulic Engineering di IHE-Delft, Belanda itu.

Sistem daring
Sebagai pelabuhan terintegrasi, saat ini TTL juga sedang membangun pembangkit listrik dan menyiapkan pembangunan akses jalan tol untuk memudahkan kelancaran arus barang.

Selain didukung alat bongkar muat yang mumpuni, TTL juga telah menerapkan sistem daring dalam pemberian pelayanan."Penerapan sistem online juga penting untuk menekan biaya logistik," ujar Djarwo.

Meski sistem daring sudah diberlakukan sejak akhir tahun lalu, Direktur Operasi dan Pengembangan Bisnis Pelindo III Rahmat Satria mengatakan, jumlah pihak yang memanfaatkan layanan tersebut masih sedikit. Masih banyak pemilik barang dan pemilik kapal yang menggunakan jasa pihak ketiga dalam bertransaksi.

"Kalaupun antara kedua pihak bertransaksi langsung, pemilik barang masih dikenai biaya yang tidak seharusnya. Sistem daring diyakini bisa memotong jalur tersebut asalkan pemerintah mendorong hal itu," ujar dia.

Rahmat mengungkapkan, otomatisasi sistem dan proses pelayanan di pelabuhan tidak akan hanya berhenti di TTL.

Otomatisasi juga akan dilakukan di sejumlah pelabuhan yang masuk kategori high impact, semisal Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang, Jawa Tengah.

"Kebijakan otomatisasi dipilih sebagai upaya meningkatkan produktivitas secara signifikan dan memberikan tingkat keamanan yang tinggi. Ini juga modal untuk dapat meningkatkan pangsa pasar Pelindo III. Target kita minimal dua tahun ke depan, kita harus bisa bongkar muat peti kemas 30-32 boks per jam dari sekarang hanya 2728 boks," jelas dia.

Asisten Deputi Logistik dan Fasilitas Perdagangan Kementerian Koordinator Perekonomian, Erwin, mengatakan, produktivitas layanan pelabuhan tidak bisa dilepaskan dari kualitas infrastruktur pendukung lainnya.

Semua sarana infrastuktur transportasi yang dibangun secara otomatis akan berkontribusi terhadap lancarnya arus barang.

"Semua sarana (infrastruktur transportasi) penting, baik jalan raya, pelabuhan udara, jalur kereta api, maupun pelabuhan laut dan penyeberangan karena semuanya menyumbang efisiensi aliran arus barang," terang dia.

Terkait dukungan pengelolaan pelabuhan, Erwin membaginya ke dalam dua pilar, yakni trade net atau yang terkait kepabean dan port net atau yang terkait kelancaran arus barang.Pengelolaan kedua pilar tersebut semestinya juga sudah menggunakan sistem otomatisasi dan teknologi informasi.

"Otomatisasi menjadi keharusan mengingat jalur lalu lintas laut akan semakin sibuk seiring dengan konsep poros maritim yang dicanangkan pemerintah."

(Din/S-25) dior@mediaindonesia.com