Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
REALISASI belanja daerah untuk penanganan pandemi covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dinilai sangat lambat. Hal itu ditekankan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Kita lihat beberapa belanja daerah tunjukkan eksekusi yang tidak secepat dibayangkan,” pungkas Ani, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers virtual, Selasa (1/12).
Ani menjelaskan total anggaran penanganan covid-19 yang disediakan pemerintah sebesar Rp72,45 triliun. Namun hingga kini, baru terealisasi 42,23% atau Rp30,6 triliun, lantaran daerah menghadapi sejumlah kendala.
Baca juga: Apindo Sesalkan Daerah yang Naikkan UMP 2021
Adapun kendala yang dimaksud mencakup kesulitan komunikasi dan koordinasi dengan Satgas Covid-19 dan pemerintah daerah (pemda) lain. Kemudian, waktu pelaksanaan tender kegiatan yang relatif sempit, serta pengawasan pelaksanaanya belum cukup kuat.
Menyoroti alokasi anggaran bidang kesehatan sebesar Rp30,4 triliun, yang terealisasi hingga Oktober sebesar Rp14,9 triliun. Capaian itu sedikit meningkat Rp1,54 triliun dibandingakan periode September, yakni Rp13,38 triliun.
Untuk alokasi jaring pengaman sosial sebesar Rp22,8 triliun dan baru terealisasi Rp12,91 triliun per Oktober. Capaian itu meningkat Rp1,15 triliun dibandingkan periode September sebesar Rp11,75 triliun.
Baca juga: Menkeu: Pemulihan Ekonomi Jangan Hanya Bergantung pada APBN
Terkait dukungan ekonomi dengan alokasi Rp19,24 triliun, lanjut Ani, baru terealisasi Rp2,75 triliun per Oktober. Itu meningkat Rp110,1 miliar dibandingkan September, yakni Rp2,64 triliun.
“Tampaknya daerah sangat tergantung pada program pemerintah pusat. Program mereka sendiri eksekusinya belum secepat dan se-urgent yang dilakukan pemerintah pusat,” tutur Bendahara Negara.
Ani berharap pemda segera menyerap belanja penanganan covid-19 dalam APBD. Sehingga, upaya pemulihan ekonomi lebih cepat terealisasi. “Ini jadi satu pembelajaran. Tentu kita harap APBD juga lakukan seluruh program, sehingga membantu countercyclical-nya,” katanya.(OL-11)
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
PEMERINTAH membantah menahan aktivitas belanja untuk mendapatkan angka defisit anggaran yang kecil. Pasalnya realisasi belanja negara justru melampaui alokasi dana APBN
KINERJA anggaran yang disebut positif karena defisit rendah justru dinilai sebagai wujud rendahnya kualitas belanja negara. Itu turut menandakan perencanaan penggunaan belum baik
JURU Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, menyoroti rendahnya serapan anggaran di Kota Solo Jawa Tengah hingga periode Desember 2023.
"Ini berarti tinggal 2 minggu agar betul-betul diikuti karena target saya realisasi minimal 95 persen. Jadi tolong harian ditanyakan ke dirjen ditanyakan ke deputi agar target itu tidak meleset
"Jangan ada nafsu berlebihan untuk mengeluarkan anggaran karena sebetulnya kalau enggak habis masih bisa dipakai. Apalagi kalau diselewengkan untuk agenda politik, janganlah."
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Dari pemilihan Donald Trump hingga Pandemi global Covid-19, berikut adalah beberapa prediksi kartun The Simpson yang sudah lama tayang dan jadi ada di dunia nyata.
TINGGINYA nilai jatuh tempo utang di 2025 disebabkan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan yang menggelembung saat Indonesia dilanda pandemi covid-19
SAYA mengikuti Global Health Security Conference (Konferensi Ketahanan Kesehatan Global) di Sydney, Australia, 18 sampai 21 Juni 2024
Jika terjadi pandemi terjadi atau wabah besar di suatu negara maka pemerintah negara tersebut harus menyerahkan patogen yang menjadi penyebab pandemi ke WHO.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved