Menyongsong Era Baru Maritim

SRIWIJAYA menjadi simbol kebesaran Sumatra awal, dan kerajaan besar Nusantara selain Majapahit di Jawa Timur. Kerajaan yang berpusat di Sumatra Selatan itu menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara sepanjang abad ke-10.

Dari catatan sejarah dan bukti arkeologi, pada abad ke-9, Sriwijaya telah melakukan kolonisasi di hampir seluruh kerajaan-kerajaan Asia Tenggara, antara lain Sumatra, Jawa, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina.

"Ketika itu, Sriwijaya menguasai jalur pelayaran dan perdagangan Selat Malaka dan Selat Sunda. Kapal-kapal yang masuk harus membayar semacam pajak," terang arkeolog Edy Sedyawati kepada Media Indonesia, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pekan lalu.

Dominasi atas Selat Malaka dan Selat Sunda, menjadikan Sriwijaya sebagai pengendali rute perdagangan rempah dan lokal yang mengenakan bea dan cukai atas setiap kapal yang lewat. Sriwijaya juga mengumpulkan kekayaannya dari jasa pelabuhan dan gudang perdagangan yang melayani pasar Tiongkok, dan India.

Inilah yang menginspirasi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), salah satu badan usaha milik negara (BUMN) pelabuhan yang dimiliki Indonesia yang mengelola jasa kepelabuhan di Indonesia bagian barat.

"Pelindo I mempunyai lokasi strategis di Selat Malaka, yang merupakan selat tersibuk dalam lalu lintas perdagangan dunia dan pintu utama ekspor minyak sawit mentah (CPO) ke seluruh dunia, melalui Pelabuhan Belawan dan Dumai. Ini potensi yang kami miliki," ucap Direktur Utama PT Pelindo I Bambang Eka Cahyana, seperti dikutip dari Antara.

Wilayah operasi Pelindo I tersebar di empat provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, Riau daratan, dan Riau Kepulauan. Perusahaan juga mengelola 14 cabang pelabuhan dan 11 kawasan pelabuhan/ perwakilan.

Kuala Tanjung, merupakan salah satu pelabuhan internasional di Kabupaten Batubara, Provinsi Sumut, yang dikelola Pelindo I. Menurut Bambang, Pelabuhan Kuala Tanjung letaknya sangat dekat dengan Selat Malaka dan strategis untuk dikembangkan sebagai jalur perdagangan maritim di Asia. "Cocok jadi pelabuhan internasional karena kedalamannya dan berada di kawasan industri," sebutnya.

Karena potensi itulah, pemerintah menetapkan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan hub pertama di Indonesia untuk menyokong konsep tol laut yang digaungkan Presiden Joko Widodo.

Pelabuhan Kuala Tanjung merupakan bagian dari Project Integrasi Sei Mangkei yang bertujuan meningkatkan pelayanan ekspor curah CPO dan peti kemas di Sumatra Utara dan daerah sekitarnya.

Pelindo I pun menggandeng Port of Rotterdam International untuk pembangunan pelabuhan laut dalam di Kuala Tanjung. Dengan target kedalaman laut LWS -14 m, wilayah itu akan dapat dilabuhi kapal berukuran besar, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi logistik serta perekonomian di Sumut dan nasional.

"Pengembangan Kuala Tanjung ditargetkan selesai pada 2018 dan diproyeksi menjadi pelabuhan terbesar di Selat Malaka," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, beberapa waktu lalu.

Untuk tahap awal, pada 2015 perseroan akan mengalokasikan dana sekitar Rp4,9 triliun yang sebagian besar digunakan untuk pembangunan terminal pelabuhan multipurpose di Kuala Tanjung, seperti terminal peti kemas dan, teminal curah cair untuk melayani pengiriman hasil perkebunan.

Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung akan dikerjakan selama 16-18 bulan, termasuk pembangunan dermaga sepanjang 400 meter, utilitas, peralatan, instalasi teknologi informasi.

"Diharapkan nanti Kuala tanjung dapat menampung 400 ribu teus peti kemas dan 3,5 juta ton barang," kata Bambang.

Siapkan Rp18 triliun
Di tahun yang sama, Pelindo I juga bersiap mengerjakan pembangunan terminal peti kemas Belawan senilai Rp6 triliun yang pengerjaannya dilaksanakan melalui dua tahapan.

Pengembangan Pelabuhan Belawan akan dilanjutkan dengan pelebaran alur dan menambah kedalaman hingga 14 meter dari sebelumnya 9,8 meter. Dengan penambahan kedalaman, kapal berukuran 2.500 dead weight tonnage (DWT) bisa sandar.

"Proyek pendalaman di Pelabuhan Belawan dikerjakan Agustus 2015. Setelah mendapatkan izin dari Kementerian Perhubungan. Sehingga bisa kita kerjakan sampai akhir tahun, lalu awal tahun kedalaman Pelabuhan Belawan bisa mencapai 12 meter," beber Bambang.

Masih ada sejumlah proyek lagi yang tengah dikebut hingga 2017 dengan investasi keseluruhan mencapai Rp18 triliun. Dukungan pun mengalir lewat sinergi sejumlah BUMN.

Sebagai tulang punggung konektivitas perdagangan ekonomi dalam dan luar negeri, sudah seharusnya pembenahan pelabuhan menjadi prioritas bersama. (Bow/S-4)

dior@mediaindonesia.com