Percepat Pembangunan Infrastruktur Kelautan

SEBAGAI negara kepulauan, laut memiliki potensi besar untuk menyumbangkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Namun, studi menemukan bahwa Indonesia baru mampu memanfaatkan 22% dari keseluruhan potensi yang ada.

Untuk itu, terkait Hari Kebangkitan Nasional yang dirayakan setiap 20 Mei, menjadi momentum mengingat kembali keberadaan Indonesia sebagai negara maritim terbesar dan sekaligus negara kepulauan terbesar dunia yang harus dimanfaatkan secara maksimal.

Karenanya, ketika pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menggagas konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia,  masyarakat mengapresiasi sekaligus menantikan gebrakan terkait dengan pengelolaan kemaritiman Indonesia.

Setelah delapan bulan pemerintahan berjalan, sejumlah kebijakan telah diimplementasikan, di antaranya penenggelaman kapal ikan asing yang melanggar hukum, pemberantasan penangkapan ikan ilegal, dan moratorium eks kapal asing. Hal itu menjadi bentuk nyata upaya penegakan kedaulatan negara.

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB) Rokhmin Dahuri menyatakan jika mengingat potensi yang luar biasa dari sektor kelautan, pemerintah diharapkan segera merumuskan konsep pembangunan ekonomi kelautan secara tepat, benar, dan jelas.

"Pemerintah harus segera merampungkan roadmap dan blueprint pembangunan kelautan sebagai panduan bangsa di dalam membangun kelautan dalam jangka pendek maupun panjang," usul Rokhmin ketika dihubungi Media Indonesia, Rabu (20/5).

Dalam jangka pendek, lanjut Rokhmin, pemerintah diharapkan mempercepat pembangunan infrastruktur kelautan sekaligus merevitalisasi sektor-sektor usaha kelautan yang sudah berjalan.

Ia menyarankan agar ada fasilitasi modal usaha yang relatif murah bagi pengembangan ekonomi kelautan sekaligus penggunaan teknologi tepat guna agar bisa menciptakan lapangan kerja dalam jumlah banyak dan menghasilkan keuntungan signifikan, seperti budidaya laut, budi daya tambak, pariwisata bahari, dan transportasi laut.

Untuk mempercepat realisasinya, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) harus segera mengeluarkan skema perbankan khusus untuk sektor-sektor ekonomi kelautan.

"Jika mampu diwujudkan, sektor ekonomi kelautan itu bisa menghasilkan sekitar US$1,2 triliun per tahun dan dapat menyediakan lapangan kerja sedikitnya untuk 40 juta orang," tukasnya.

Mengoptimalkan jalur laut
Saat menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Susilo menyampaikan sejumlah langkah diambil demi meningkatkan pemanfaatan sumber daya kelautan. Salah satunya membenahi infrastruktur perhubungan laut. Pemerintah merencanakan pembangunan dan rehabilitasi 24 pelabuhan di seluruh Indonesia. Lima di antaranya deep sea port untuk melayani kontainer-kontainer besar yang meliputi Pelabuhan Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Teluk Lamong, Makassar New Port, dan Sorong.

"Pada 22 Mei ini, presiden meresmikan operasional Pelabuhan Teluk Lamong dan ground breaking Makassar New Port. Semuanya akan terintegrasi dengan kawasan ekonomi khusus dan menggunakan dana nonpemerintah. Kecuali di Sorong nanti," ujar Indroyono.

Pembenahan pelabuhan juga dilakukan dengan menurunkan kecepatan bongkar muat barang. Pemerintah menargetkan waktu bongkar muat maksimal 4,7 hari, sedangkan rata-rata waktu bongkar muat saat ini ialah 5,6 hari.

Selain menyiapkan sarana dan prasarana pelabuhan, pemerintah menyiapkan sistem pengurusan dokumen ekspor impor yang diharapkan membantu mengatasi masalah pengeluaran barang dari pelabuhan.

"Jika target berhasil dicapai, kita lebih siap menghadapi persaingan jelang Masyarakat Ekonomi ASEAN," sahutnya.

Selain pelabuhan, pemerintah juga akan memperbaiki bisnis galangan kapal. Dari 198 galangan, 110 galangan yang berada di Batam sukses menampung tenaga kerja hingga 120 ribu orang. Sisanya belum sukses karena tidak diberikan insentif seperti Batam.  Untuk itu, pemerintah akan memberikan insentif serupa untuk daerah lain, meliputi pembebasan PPN, bea masuk ditanggung pemerintah, percepatan restitusi, keringanan PPH, dan bantuan teknologi rancang bangun kapal dari Pusat Desain Kapal Indonesia yang berada di Surabaya. (S-1)

dinny@mediaindonesia.com