Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
UNDANG-UNDANG (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menghadirkan berbagai kemudahan usaha terutama bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Raden Pardede mengatakan kemudahan-kemudahan usaha yang dibangun lewat UU Cipta Kerja harus dimanfaatkan anak muda pencari kerja.
"Kita itu jangan selalu berfikir kita mau menjadi pekerja. Kita menunggu pekerjaan. Masih begitu banyak lulusan universitas, tolong cari pekerjaan dong saya, sekarang sebetulnya bagaimana kita menjadi pencipta kerja," kata Raden dalam keterangan resmi, Rabu (11/11).
Baca juga: KKP Dorong Masyarakat Buka Startup di Bidang Perikanan
Raden menjelaskan, salah satu beleid yang memudahkan pelaku UMKM yang diatur UU Cipta Kerja adalah soal ditiadakannya biaya notaris untuk mendirikan perusahaan terbatas (PT). Dengan begitu, generasi muda Indonesia harus menjadi pencipta kerja bukan lagi pencari kerja.
"UMKM kalau dia bikin PT bisa sendiri, sekarang bikin PT tidak perlu notaris. Tidak perlu biaya. Dulu bikin PT selalu disebutkan modal minimumnya Rp 50 juta, pakai notaris berapa, begitu mahal," kata Raden.
Biaya mendirikan PT yang begitu mahal itu, menurut Raden, membuat para pelaku usaha nekad menjalankan usahanya tanpa status yang jelas.
"Jadi mereka akhirnya semuanya tidak formal. Akhirnya mereka itu tidak punya status. Kita buat sekarang ini, kita mudahkan semuanya," paparnya.
Meski memberi kemudahan berusaha bagi UMKM, Raden mengingatkan agar para pelaku usaha terus meningkatkan kualitas dari segi keterampilan.
"UMKM itu harus ditambah keterampilannya. Misalkan minimum bisa bikin aplikasi yang sangat sederhana. Kemudian juga dia bisa dari packaging yang lebih bagus," pungkasnya. (OL-1)
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, mengomentari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang saat ini menghantui industri tekstil.
AKIBAT merugi, pabrik sepatu bata di Purwakarta, Jawa Barat, akhirnya menyatakan tutup. Dampak penutupan tersebut, sejumlah karyawan mengadu dan meminta bantuan kepada LBH SPSI
MEMPERINGATI Hari Buruh, ribuan buruh di Batam melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Walikota Batam.
PARTAI Buruh memberikan dukungannya terhadap program kerja Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Sikap itu diambil karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Berdasarkan UU Kesehatan yang baru, berbagai peran dan fungsi organisasi profesi yang sebelumnya terdapat dalam peraturan perundang-undangan kini ditiadakan.
Kini RUU tersebut dikurangi menjadi sekitar 300 pasal.
PRESIDEN Joko Widodo mengumpulkan para menteri untuk membahas satgas sawit terkait dengan kebun sawit ilegal. Presiden memberi waktu satu bulan agar masalah ini tuntas.
UU Cipta Kerja mempunyai nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila yaitu menciptakan lapangan kerja yang fleksibel dan dinamis
Kemudahan perijinan usaha diharapkan naikkan tingkat pendapatan perkapita Indonesia di 2045
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, naiknya peringkat daya saing Indonesia merupakan buah manis dari UU Cipta Kerja.
Prabowo Subianto diminta mencabut UU Cipta Kerja
Buruh dari Kabupaten Tangerang, Banten, bergerak ke Jakarta untuk menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, Rabu (1/5).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved