Kemudahan Berinvestasi di Tengah Pandemi

BERLOKASI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, restoran berkonsep perpaduan Tiongkok dan Jepang, Twelve Chinese Dining, memberanikan diri membuka usaha pada Juli lalu di tengah pandemi dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Ibu kota.

Nadia Sofiandi, salah satu pemilik tempat makan itu, bercerita pihaknya tidak mengalami kesulitan berarti dalam membangun usaha. Ia mengaku tak mengeluarkan biaya besar untuk mengurus izin. "Adanya PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) membantu kami. Untuk pendirian PT cukup notaris yang mengurus. Prosesnya sekitar sebulan," ujarnya, Minggu (25/10).

Bisnis yang dijalin bersama artis Ayu Dewi itu merupakan PT penanaman modal asing. Ada investor dari Jepang yang turut membangun restoran yang terinpirasi dari Chinatown di Yokohama. Sebagian kokinya juga berasal dari Jepang, termasuk kepala chef-nya.

Nadia juga menyinggung soal kemudahan pengurusan visa kerja karyawannya yang sebagian dari 'Negeri Sakura' itu. Hal ini seiring disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja pada 5 Oktober lalu oleh DPR. "Menurut saya, dengan adanya UU Cipta Kerja sudah terasa perbedaannya. Meski baru UU disahkan, kami melihat ada simplifikasi proses, seperti calling visa (persetujuan visa).''

Ia menjelaskan, sebelumnya para koki Twelve Chinese Dining harus pergi ke KBRI di Tokyo untuk menukar Kitas atau kartu izin tinggal terbatas dan visa kerja. Pengeluaran visa itu pun memiliki jangka waktu berbeda-beda. Hal ini yang dianggap Nadia menjadi hambatan dalam mengurus perizinan pegawainya.

Nadia yakin pula bahwa rencana pemerintah menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dan penggunaan sistem elektronik melalui online single submission (OSS) dalam segala perizinan usaha atau investasi bisa meringankan beban pengusaha. "Sistem tersebut bakal mempermudah kami dari Okuzono Hospitality Group dan perusahaan PMA lain yang memiliki investasi untuk bisa membuka usahanya disini. Kita bisa apply kapan saja dan lokasinya tidak ditentukan di mana.''

Meski demikian, diakui Nadia, pihaknya mengalami penurunan pendapatan saat Jakarta kembali mengetatkan aktivitas pada 9 September lalu. Ia mengharapkan Pemprov DKI memberikan keringanan PB1 (pajak pembangunan satu) seperti yang diberlakukan di Yogyakarta.

Asih Wijayanti, perajin suvenir dan tas kulit di Cilacap, Jawa Tengah, mengakui pemerintah daerah dan pusat sudah banyak membantu memajukan UMKM. Namun, adanya pandemi covid-19 membuat UMKM perlu mendapatkan suntikan imun khusus berupa kebijakan agar dapat bertahan.

Dia berharap UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan bisa menjadi vitamin tambahan untuk UMKM. Asih bilang, UMKM dapat terbantu jika pemerintah bisa menyediakan pasar bagi UMKM di Tanah Air, terlepas dari kondisi pandemi ataupun saat normal.

Terpisah, Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Anggawira mengungkapkan UU Cipta Kerja dapat menyederhanakan perizinan berinvestasi sehingga memudahkan pengusaha. Namun, ia melihat masih ada sektor yang perlu didorong pemerintah untuk mengembangkan usaha, seperti di bidang pertanian. (Ins/medcom/X-8)