Ikhtiar Pemerintah Serap 15 Juta Pencari Kerja

UNDANG-UNDANG Cipta Kerja dilatarbelakangi kondisi objektif bangsa Indonesia. Tenaga kerja yang ada saat ini sekitar 7 juta. Ada pula angkatan kerja per tahun sekitar 2,9 juta.

Belum lagi kondisi pandemi covid-19 yang memberikan dampak bagi pekerja. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan 3,5 juta tenaga kerja terkena PHK. Kamar Dagang Indonesia (Kadin) mencatat angka berbeda sekitar 5 juta orang yang terkena PHK. Artinya, lapangan pekerjaan yang wajib disiapkan pemerintah sekitar 15 juta.

"Untuk memberikan solusi bagi 15 juta pencari pekerjaan itu, negara harus menciptakan lapangan pekerjaan. Namun tidak mungkin seluruhnya akan terserap lewat penerimaan PNS (pegawai negeri sipil), BUMN, TNI, maupun Polri," ungkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dilansir dari keterangan resmi, Jumat (16/10).

Karena itu, lanjutnya, timbul satu konsep dasar bahwa untuk menciptakan lapangan pekerjaan tersebut harus melalui sektor swasta. Instrumen sektor swasta yaitu investasi, karena ini yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

Bahlil juga meyakinkan kepada para pelajar bahwa UU Cita Kerja sangat mendukung dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kepala BKPM berharap lulusan perguruan tinggi tidak hanya memilih menjadi karyawan atau pekerja, tapi bisa menjadi pengusaha untuk membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan.

Menurut Bahlil, minimnya minat lulusan perguruan tinggi yang memilih menjadi pengusaha, di antaranya pengurusan perizinan usaha yang berbelit-belit.

"Undang-undang ini menjamin adik-adik setelah lulus kuliah menjadi pengusaha dengan kemudahan yang ada pada undang-undang ini. UMK (usaha mikro dan kecil) hanya perlu NIB (nomor induk berusaha). Semua elektronik lewat OSS (online single submission), 3 jam beres," sambungnya.