Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KELOMPOK 20 ekonomi utama atau G20 mendukung penangguhan pembayaran utang dan memperpanjang masa pembayaran utang bagi negara miskin selama enam bulan.
Artinya, moratorium pembayaran utang bisa dilakukan hingga Juni 2021. Penangguhan ini dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan fiskal yang dialami sejumlah negara miskin. Di tengah G20, sudah ada diskusi terkait proses pengurangan utang.
"Jika negara termiskin terus melakukan pembayaran utang, itu akan mengurangi belanja kesehatan dan mengurangi kemampuan mereka dalam menghadapi krisis. G20 setuju untuk memperpanjang moratorium selama enam bulan," jelas Presiden Bank Dunia David Malpass dalam Annual Meetings 2020, Kamis (15/10).
Baca juga: Menkeu Yakin Negara ASEAN Saling Bantu Saat Pandemi
Adapun tantangan besar dihadapi G20 ialah perumusan kerangka bersama agar utang menjadi efektif bagi negara miskin. "Itu berarti proses pengurangan utang akan memiliki dampak dan membuka potensi pertumbuhan di massa depan," imbuh Malpass.
Di lain sisi, Debt Service Suspension Initiative (DSSI) hanya menunda pembayaran utang dan menambahkan bunga. Namun, tidak mengurangi besaran utang.
"Penting bagi penduduk di negara miskin untuk melihat adanya pengurangan jumlah utang. Itu menjadi secercah harapan untuk masa depan. Saya mengapresiasi G20 yang memiliki pendekatan pengurangan utang," paparnya.
Baca juga: WEF: Banyak Anak Muda Berpikir Belajar Daring Jadi Permanen
Bank Dunia menilai pemulihan ekonomi global saat pandemi covid-19 digambarkan berbentuk K. Artinya, negara ekonomi maju mampu memberikan dukungan, terutama bagi pasar keuangan. Serta, masyarakat yang terpaksa bekerja dari rumah.
Akan tetapi, banyak orang di sektor ekonomi informal yang kehilangan pekerjaan. Pada akhirnya, mereka bergantung program perlindungan sosial.
Untuk negara berkembang dan negara miskin, lanjut dia, mengalami resesi ekonomi atau depresi yang semakin menyedihkan. Tecermin dari hilangnya pekerjaan, pendapatan dan juga remitansi dari warga yang bekerja di luar negeri.(OL-11)
NILAI tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Rabu (24/7) ditutup melemah terbatas di tengah pasar mencermati utang pemerintah Indonesia.
INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (24/7) sore ditutup turun mengikuti pelemahan bursa saham kawasan Asia dan global. IHSG ditutup melemah 51,10 poin.
Meskipun pemerintah masih memberlakukan kebijakan AA, ada data yang menunjukkan pertumbuhan belanja pemerintah masih cukup tinggi bahkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan 2023.
Peningkatan utang di tengah menurunnya pendapatan negara akan berdampak pada investment rating Indonesia
Apindo khawatir utang pemerintah bisa melonjak hingga Rp10 ribu triliun jika wacana Prabowo Subianto menaikkan rasio utang mencapai 50% dari produk domestik bruto (PDB) terealisasi.
Biaya utang Indonesia saat ini dinilaiĀ terlampau besar
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
YULIOT Tanjung resmi diangkat menjadi Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan pada empat hal krusial ketika mulai menjadi Kepala Negara nantinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved