Antisipasi Harga Pangan Lamban

PERLAHAN tapi pasti. Harga sejumlah komoditas pangan utama di sejumlah daerah mulai merangkak naik. Penaikan harga oleh pedagang itu harus menjadi perhatian pemerintah untuk bisa segera diterbitkan peraturan presiden (perpres) tentang pengendalian harga pangan. Di Pasar Inpres Pamanukan, Jawa Barat, kemarin, telur ayam negeri naik dari Rp18 ribu/kg menjadi Rp23 ribu/kg. Begitu pula cabai merah yang semula Rp23 ribu/kg menjadi Rp50 ribu/kg, sedangkan bawang merah Rp31 ribu/kg dari sebelumnya Rp28 ribu/kg.

Bukan hanya di Pamanukan, kenaikan harga beras pun terjadi di sejumlah daerah dengan rentang kenaikan Rp400/kg hingga Rp2.000/kg. Bahkan sejumlah toko di Kota Lewoleba, Lembata, harga beras medium berada di kisaran Rp12 ribu/kg hingga Rp14 ribu/kg. Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga telah mencatat tren kenaikan harga terjadi sejak awal Mei hingga nanti menjelang puasa. Untuk menjaga inflasi dari sumbangan kelompok pangan itu, pemerintah sudah menyiapkan draf perpres tentang pengendalian harga pangan. Namun, hingga kini, draf perpres yang sudah diajukan sejak awal tahun hingga kini belum ada kejelasan kapan diterbitkan.

Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengakui perpres tersebut masih perlu banyak pembahasan. Ia juga enggan memberi komitmen kala ditanya kapan perpres tersebut mulai diberlakukan, mengingat sebentar lagi memasuki bulan Puasa. "Nanti kita bahas lagi," kilahnya saat ditanya Media Indonesia, Jumat (15/5). Saat menilai lambannya penerbitan perpres itu, pengamat ekonomi dari Universitas Padjadjaran Ina Primiana menduga ada tarik-menarik kepentingan antara pelaku dan pemerintah. "Saya yakin pemerintah mengetahui siapa saja yang mengganggu tata niaga bahan pokok, tetapi tidak bisa berbuat banyak. Apa sebab? Mungkin karena ada kedekatan antara pelaku dan penguasa," ungkapnya saat dihubungi kemarin.

Selain mendesak pemberlakuan perpres tersebut, Ina juga berharap ada pengawasan ketat yang melibatkan semua lembaga terkait dari sisi hulu hingga hilir dalam hal menjaga ketersediaan bahan pokok. Dengan mengetahui secara detail seluruh pelaku yang masuk rantai pasokan, celah bagi pihak-pihak yang ingin mempermainkan harga bisa ditekan sedemikian rupa. Pengamat ekonomi dari Institut for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati juga berpendapat semakin lama perpres itu diterbitkan, berarti semakin memberi ruang bagi spekulan untuk mempermainkan stok dan harga, apalagi bulan Puasa semakin dekat.

Desakan impor
Terkait dengan beras, Presiden Joko Widodo dalam Jambore Komunitas Juang Relawan Jokowi di Bumi Perkemahan Cibubur, kemarin, mengungkapkan ada pihak yang mendesak pemerintah melakukan impor beras. "Kenapa naik (harga beras)? Karena ada desakan agar kita impor, harga pasti jatuh. Mau buat kebijakan mudah, gampang, impor beras hanya Rp4.000, tapi petani makan apa?" katanya. Menteri Perdagangan Rachmat Gobel juga menegaskan impor beras tidak akan menjadi prioritas pemerintah selama kebutuhannya bisa tercukupi dari produksi petani. Saat ini pemerintah masih menghitung stok beras yang didapat melalui Bulog.