Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
EKONOM Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, investor asing masih khawatir terhadap pergolakan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.
"Meskipun sentimen di pasar saham mengalami kenaikan 1.39% sepekan terakhir hingga berada di level 5.000 tapi yang menjadi catatan adalah setimen investor asing masih negatif," ujar Bhima kepada Media Indonesia, Jakarta, Kamis (8/10).
Bhima juga menjelaskan, nett sells atau aksi jual asing tercatat Rp8 triliun sepekan terakhir. Angka tersebut, katanya, menunjukkan investor asing justru memandang negatif Omnibus Law.
"Investor asing melihat Omnibus Law tidak mampu mengembalikan ekonomi ke jalur yang positif dalam waktu singkat," kata Bhima.
Bahkan, lanjutnya, beberapa investor pun melihat ada kemunduran standard lingkungan hidup dan hak pekerja dalam omnibus law.
Selain itu, Bhima juga menerangkan, keluarnya dana asing akan berpengaruh pada stabilitas rupiah dan defisit transaksi berjalan dalam jangka menengah panjang.
"Saran kepada pemerintah sebaiknya menerbitkan Perppu untuk membatalkan Omnibus Law sebelum banyak pihak lakukan judicial review yang bisa memantik ketidakstabilan politik," pungkas Bhima. (OL-4)
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, mengomentari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang saat ini menghantui industri tekstil.
AKIBAT merugi, pabrik sepatu bata di Purwakarta, Jawa Barat, akhirnya menyatakan tutup. Dampak penutupan tersebut, sejumlah karyawan mengadu dan meminta bantuan kepada LBH SPSI
MEMPERINGATI Hari Buruh, ribuan buruh di Batam melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Walikota Batam.
PARTAI Buruh memberikan dukungannya terhadap program kerja Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Sikap itu diambil karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Berdasarkan UU Kesehatan yang baru, berbagai peran dan fungsi organisasi profesi yang sebelumnya terdapat dalam peraturan perundang-undangan kini ditiadakan.
Kini RUU tersebut dikurangi menjadi sekitar 300 pasal.
Kemudahan perijinan usaha diharapkan naikkan tingkat pendapatan perkapita Indonesia di 2045
KSPI sesalkan putusan MK soal UU Ciptaker
Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden adalah langkah penting untuk mencegah kekosongan dalam konstitusi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Perusahaan diwajibkan membayar uang kompensasi kepada karyawan yang masa kontraknya berakhir. Ketentuan ini tidak ada dalam peraturan ketenagakerjaan sebelumnya.
Kita pikirkan warga kita yang belum kerja itu-kan banyak jumlahnya ada puluhan juta, tetapi untuk mendapatkan pekerjaan harus ada pengusaha masuk ada kepastian hukum, kemudahan investasi
"Di sisi lain, mereka juga kadang naif. Banyak kepentingan memanfaatkan ketulusan perjuangannya. Narasinya mirip kayak lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang didanai asing,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved