Lusa, 2 Juta Buruh Bakal Mogok Kerja Tolak RUU Cipta Kerja

PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan sekitar 2 juta buruh akan mogok kerja untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law.

"Mogok Nasional ini akan diikuti sekitar 2 juta buruh. Aksi itu digelar pada 6 sampai 8 Oktober 2020. Dasar hukum mogok nasional adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik," ungkap Iqbal dalam keterangan resminya, Jakarta, Minggu (4/10).

Jutaan buruh tersebut berasal dari 32 federasi serikat yang menyatakan menolak Omnibus Law. Selain aksi mogok nasional, buruh juga akan mengambil tindakan strategis lainnya sepanjang waktu sesuai mekanisme konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku.

"Buruh tidak akan pernah berhenti melawan sepanjang masa penolakan RUU Cipta Kerja yang merugikan buruh dan rakyat kecil," jeasnya.

Seperti diketahui, pada Sabtu (3/10) malam, pemerintah bersama Panja Baleg DPR sepakat RUU Ciptaker dibawa dalam pengambilan keputusan Tingkat II dalam Rapat Paripurna untuk disetujui menjadi UU.

Iqbal menegaskan, ada beberapa isu yang tidak disetujui buruh Indonesia atas hasil kesepakatan RUU Cipta Kerja tersebut. Pertama, buruh menolak keras kesepakatan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dihapus.

Baca juga: Komitmen DPD RI Kawal RUU Cipta Kerja agar Majukan Daerah

Menurut Iqbal, UMK tidak perlu bersyarat dan harus tetap ada. Ia membantah jika UMK di Indonesia lebih mahal dari negara ASEAN lainnya. Karena kalau diambil rata-rata nilai UMK secara nasional, justru UMK di Indonesia jauh lebih kecil dari upah minimum di Vietnam.

“Tidak adil, jika sektor otomotif seperti Toyota, Astra, dan lain-lain atau sektor pertambangan seperti Freeport, Nikel di Morowali dan lain-lain, nilai UMK-nya sama dengan perusahan baju atau perusahaan kerupuk. Karena itulah di seluruh dunia ada Upah Minimum Sektoral yang berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap-tiap industri terhadap PDB negara,” lanjutnya.

Penolakan isi RUU Ciptaker lain ialah buruh menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan. Di mana 19 bulan dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan. Said Iqbal mempertanyakan, dari mana BPJS mendapat sumber dananya.

"Dengan kata lain, nilai pesangon berkurang walaupun dengan skema baru yaitu 19 bulan upah dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan tidak masuk akal. Karena tanpa membayar iuran tapi BPJS membayar pesangon buruh 6 bulan," ungkapnya.

Isu lain yang ditolak buruh, imbuh Iqbal, ialah soal outsourcing. Pekerja seumur hidup tanpa batas jenis pekerjaan yang boleh di outsourcing. Ia menyebut, outsourcing dibatasi hanya untuk 5 jenis pekerjaan.

"Buruh menolak outsourcing seumur hidup. Karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup menjadi masalah serius bagi buruh," pungkas Iqbal.(OL-5)