Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTORAT Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan menargetkan penyerapan penjualan instrumen Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI018 mencapai Rp5 triliun.
“Untuk yang ORI018 ini target awal kita konservatif di Rp5 triliun,” kata Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kemenkeu Deni Ridwan dalam peluncuran ORI018 secara daring, kemarin.
Deni menyatakan pihaknya sengaja mematok target rendah untuk tahap awal sebesar Rp5 triliun agar masyarakat semakin tertarik dan cepat berinvestasi pada instrumen tersebut.
“Ini biar masyarakat merasa kok hanya Rp5 triliun jadi harus cepatcepat. Jangan menunggu akhir. Kita kasih kuota awalnya sedikit jadi jangan sampai terlewat penawarannya,” ujarnya.
Meski demikian, Deni menuturkan pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk menaikkan target penyerapan penjualan ORI018 karena melihat realisasi pada ORI017 yang mencapai Rp18 triliun dan SR013 sebesar Rp25 triliun.
“Kalau lebih tinggi dari itu, kita akan pertimbangkan untuk meningkatkan target awal,” kata Deni.
Tak hanya itu, Deni yakin masyarakat akan tertarik untuk berinvestasi pada ORI018 mengingat tingkat kuponnya 5,7% per tahun.
Penerbitan ORI018 ini mempunyai tenor tiga tahun dengan tanggal jatuh tempo 15 Oktober 2023. Masyarakat dapat membeli obligasi ritel ini dengan pemesanan minimal Rp1 juta dan pemesanan maksimal Rp3 miliar. Masa penawaran mulai 1 Oktober hingga 21 Oktober 2020.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfi rman menyatakan berinvestasi pada instrumen seri ORI018 dapat membantu membangun negeri karena membantu pemerintah dalam membiayai defi sit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang mencapai 6,34%.
Ia menuturkan defi sit APBN itu terjadi karena pemerintah menggelontorkan anggaran belanja sangat tinggi jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan negara dalam rangka membantu masyarakat mengatasi dam pak pandemi covid-19. (Des/E-3)
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengatakan bahwa program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran akan selaras dengan RAPBN 2025
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik anggota tim Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono alias Tommy, sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
PENERAPAN kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved