Grab Car Resmi Gabung Koperasi

GRAB Car Indonesia resmi menjadi mitra koperasi Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia (PPRI). Hal itu untuk menindaklanjuti pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara seusai bertemu Presiden Joko Widodo, Selasa (15/3).

Rudiantara meminta layanan transportasi umum berbasis aplikasi daring memperoleh legalitas sebagaimana perusahaan transportasi pada umumnya.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menyatakan, dengan penggabungan Grab Car itu, sudah tidak ada lagi permasalahan badan hukum yang selama ini menjadi ganjalan bisnis Grab Car.

"Dalam merespons situasi ini, kami bantu badan hukumnya. Sekarang sudah bisa jalan dan selesai masalahnya. Karena ini bukan masalah aplikasi, solusinya ialah dengan koperasi," tuturnya dalam pertemuan dengan perwakilan PPRI di kantornya, kemarin.

Dalam kesempatan itu, Ketua PPRI Ponco Seno menjelaskan koperasi dengan usaha rental mobil yang dipimpinnya itu telah resmi beroperasi sejak Oktober 2015. Hingga saat ini, koperasi yang didirikan oleh tujuh pengusaha rental itu sudah memiliki anggota sekitar 5.000.

Sementara itu, Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata menjelaskan seluruh mobil yang digunakan pengemudi Grab Car akan didaftarkan untuk uji kendaraan bermotor atau uji kir sesuai arahan pemerintah.

Pengurusan dan biaya akan ditanggung oleh koperasi. "Jadi semua yang diuji kir itu mobil koperasi. Mobil yang dipakai oleh Grab Car juga mobil koperasi," jelasnya.

Bayar pajak
Ia menjelaskan lebih lanjut, di masa depan, pihaknya akan membayar pajak melalui dua mekanisme. Pertama, untuk pendapatan dari pembayaran tunai, pajak akan dibayar melalui koperasi dan anggotanya.

Kedua, untuk pendapatan melalui kartu kredit dan pelanggan dari perusahaan, pajak akan dibayarkan melalui perusahaan induk (<>witholding tax). "Itu melalui PT Solusi Transportasi Indonesia. Jadi ada dua pajak, karena ada dua metode pembayaran." Ia juga mengaku menerima usulan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang meminta pemasangan stiker di setiap mobil Grab Car.

Sementara itu, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit berpendapat perihal badan hukum, uji kir, dan lainnya hanyalah persoalan administratif.

Yang terpenting, dengan proses tersebut, negara dapat hadir dan menjadi penjamin bagi pebisnis dan pengguna jasa. "Artinya pemerintah juga bisa masuk kalau ada hal-hal yang merugikan," kata Danang.(Wan/J-4)