Industri Minta Percepatan Belanja

PELAKU industri yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) berharap pemerintah mempercepat pengucuran dana belanja modal dan belanja rutin.

Dalam jangka pendek langkah tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan daya beli penduduk. Insentif yang selama ini diberikan pemerintah kepada pengusaha bersifat jangka panjang, yakni baru dirasakan 1,5-2 tahun ke depan.

"Kami terkena dampak pelemahan daya beli sehingga harus mengoreksi target pertumbuhan tahunan dari 8% menjadi 5%. Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla mengatakan industri ini menjadi benteng terakhir yang terkena dampak pelemahan ekonomi. Namun di awal 2015, kami sudah kena dampak," kata Ketua Umum Gapmmi Adhi S Lukman di Jakarta, kemarin.

"Persoalan terberat itu melemahnya daya beli. Karena itu, percepatan dana infrastruktur diharapkan bisa meregenerasi income sehingga meningkatkan daya beli," tambah Adhi.

Adhi menambahkan masih ada insentif lain yang dapat diberikan pemerintah untuk memacu sektor perdagangan sekaligus menarik minat investor asing. Salah satunya ialah stabilitas politik yang menjadi insentif bagi sektor perdagangan.

Selain itu, Adhi mengusulkan dipermudahnya pengucuran kredit ekspor dengan kisaran bunga 4%-5%. "Tidak seperti sekarang yang 11%-12%. Kredit ekspor itu maksimal 6%. Dengan ekspor Indonesia sekitar US$200 miliar, bila diberi bunga 5%-6%, itu akan mendorong ekspor.

"Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey juga mengakui pelemahan daya beli memukul sektor ritel. "Namun, saya optimistis terutama dengan adanya puasa, Lebaran, dan liburan, sektor ritel mengalami peningkatan. Terlebih bila APBNP cair.

"Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) mengakui dukungan sektor infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi sangat strategis. "Kami akan mempercepat pembahasan RUU Jasa Konstruksi untuk meningkatkan kapasitas dan serapan anggaran," ungkap Sekjen Gapensi Andi Rukman Karumpa.

Rakor kepala daerah

BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2015 sebesar 4,7% atau melemah jika dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya, yakni 5,2%. Penyebabnya ialah rendahnya serapan anggaran. Data BPS menunjukkan belanja pemerintah hanya tumbuh 2,21% dibanding konsumsi rumah tangga sebesar 5,01% dan investasi atau pembentukan modal tetap bruto sebesar 4,36%.

Presiden akan menggelar rapat koordinasi dengan seluruh kepala daerah akhir bulan. Menurut Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis Kantor Staf Kepresidenan Purbaya Yudhi Sadewa, salah satu agenda rapat dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk membahas pengendalian bahan pangan. "Pemerintah daerah didorong menjaga stabilitas harga pangan untuk menekan inflasi. Pemerintah bersiap mengimpor beras. Sebab, Bulog baru menyerap sekitar 700 ribu ton beras, sedangkan minimal cadangan beras itu 2 juta ton."Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Jumat (8/5) mengakui stok beras dalam kondisi aman. "Bulog dapat memenuhi 2 juta ton beras di akhir Mei. Impor itu pilihan terakhir." (Bow/Jay/X-4)