Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MENTERI Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan sekitar 20 juta usaha kecil menengah (UKM) belum terhubung dengan perbankan atau belum bankable.
"Sering kami terima laporan masih banyak orang yang menginginkan program ini. Karena jumlah UMKM itu ada 64 juta di Indonesia, yang mikro 63 juta lebih. Yang belum bankable perkiraan kami di atas 20 juta," ujar Teten di Jakarta, Rabu (9/9).
Baca juga: Kebijakan Pemerintah Bukti Keberpihakan kepada UKM
Pihaknya sudah menyalurkan ke 9,1 juta usaha mikro dalam tahap awal Bantuan Presiden (Banpres) Produktif. Namun, Teten mengaku karena anggaran negara yang terbatas yang menyebabkan tidak semua pelaku UKM menerima bantuan tersebut.
"Jadi memang karena keuangan negara terbatas, ini hampir tidak semua tercover. Tapi selain program ini (banpres) kan ada program restrukturisasi pinjaman termasuk pinjaman murah dan KUR yang Rp10 juta ke bawah dengan bunga 0% sampai akhir tahun," jelas Teten.
Dalam melakukan akurasi data Banpres, Kemenkop UKM bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan bahwa penerima Banpres untuk Usaha Mikro ini adalah yang belum bankable, karena sasaran dari penerima Banpres ini adalah Usaha Mikro yang belum tersentuh perbankan.
"Mereka belum pernah menerima pinjaman bank, dan kalaupun sudah ada yang memiliki rekening di bank, saldonya harus di bawah jumlah tertentu, misalnya di bawah Rp5 juta,” ungkap Teten.
Penerima Banpres Usaha Mikro juga disyaratkan belum pernah menerima pinjaman BLU; dalam hal ini KemenkopUKM bekerja sama dengan Kemenkeu melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
Selanjutnya, kata Teten, data-data itu diserahkan kepada bank pelaksana dalam hal ini BRI dan Bank Mandiri, di mana bank pelaksana nantinya juga melakukan verifikasi kepada penerima Banpres, apakah sudah memiliki rekening atau belum.
"Sampai saat ini alhamdulillah belum ada laporan Banpres produktif yang salah sasaran misalnya jatuh ke orang kaya, malah sebaliknya informasi yang masuk, banyak yang belum menerima Banpres. Pasalnya, jumlah UMKM kita ada 64 juta di mana sebanyak 63 juta Usaha Mikro, dan yang belum bankable ada di atas 20 juta," pungkas Menkop UKM. (Ins/A-1)
Pihak yang paling dirugikan dari maraknya impor produk asing saat ini adalah industri kecil dan menengah (IKM), bukanlah usaha kecil dan menengah (UKM).
Seminar dan Workshop Sabang Go Digital ini diikuti ratusan peserta pelaku UMKM dan pariwisata yang ada di sekitar Kota Sabang.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengakui target digitalisasi UKM tidak akan tercapai di tahun ini.
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan entitas anak membukukan peningkatan total kredit sebesar 15,5% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp850 triliun per Juni 2024.
Program Mini Kopdar #BisaLebih Bermakna, sebuah ruang diskusi antara OrderOnline dan penggunanya.
IPO sendiri merupakan sebuah langkah penggalangan dana yang digunakan oleh perusahaan melalui pasar modal, di mana perusahaan menjual sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved