Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TAK penuhi persyaratan, jutaan karyawan swasta tidak memenuhi persyaratan dalam program Bantuan Subsidi Upah (BSU). Bagi masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp5 juta akan memperoleh bantuan gaji sebesar Rp600 ribu per bulan.
"Ada sekitar 1,6 juta nomor rekening yang tidak valid," ujar Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja kepada Media Indonesia, Jakarta, Senin (7/9).
Baca juga: Kementan Dukung Pengendalian Hama yang Ramah Lingkungan
Irvansyah menuturkan, jutaan karyawan swasta yang dicoret itu disebabkan pihak perusahaan yang tidak teliti atau hanya memberikan data nomor rekening tanpa memastikan apakah memenuhi syarat atau tidak.
"Beberapa pemberi kerja atau perusahaan menyampaikan seluruh nomor rekening dari pegawainya, bukan yang memenuhi kriteria," jelas Irvansyah.
Menurutnya, jika data peserta penerima BSU tidak valid karena tidak sesuai kriteria dalam ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), maka nomor rekening tersebut secara otomatis tidak masuk dalam daftar penerima BSU.
Diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per Jumat (4/9) telah memberikan subsidi gaji kepada 2.310.974 pekerja yang memiliki pendapatan kurang dari Rp5 juta dalam penyaluran tahap pertama. Rencananya, BSU akan diberikan hingga Desember 2020.
BPJS Ketenagakerjaan, kata Irvansyah akan mengembalikan data nomor rekening kepada perusahaan peserta untuk melakukan konfirmasi ulang, jika penyebabnya bukan karena ketidaksesuaian dengan Permenaker 14/2020.
Berikut syarat penerima subsidi gaji dari pemerintah di tengah pandemi :
1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan
2. Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan
3. Peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah dibawah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan
4. Pegawai swasta atau buruh penerima upah atau honorer
5. Memiliki rekening bank yang aktif
6. Tidak termasuk dalam peserta penerima manfaat program kartu prakerja
7. Peserta yang terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2020. (OL-6)
PEMERINTAH Desa (Pemdes) Cawas, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa 2024 kepada warga lansia dan miskin ekstrem.
AHLI dari kubu AMIN, Faisal Basri, menyebut bantuan langsung tunai (BLT) El Nino hanya untuk mendongkrak perolehan suara pasangan capres dan cawapres tertentu.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Pangan sebesar Rp600 ribu akan cair di bulan Ramadan.
BANYAK faktor yang mendukung bahwa kemiskinan ekstrem masih sulit untuk ditekan hingga 0% pada tahun ini seperti yang ditargetkan pemerintah
Pengamat menyebut kemiskinan ekstrem 0% tahun ini sulit tercapai, meski anggaran bansos termasuk BLT dan bantuan beras sudah digelontorkan.
Pemberian bantuan langsung tunau (BLT) dan bantuan cadangan pangan beras diharapkan bisa menekan tingkat inflasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved