Pemerintah Siapkan Jurus Kendalikan Harga

UNTUK meningkatkan konsumsi rumah tangga yang mampu menghela pertumbuhan ekonomi, pemerintah kini tengah mematangkan Perpres Harga Pangan. Hal itu dikatakan oleh Menko Bidang Perekonomian Sofyan Djalil kepada Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

"(Perpres) ini merupakan tindak lanjut dari amanat UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terkait pengendalian harga pangan. Minggu depan selesai karena tinggal finalisasi draf," kata Sofyan.

Menko Perekonomian mengakui perpres urgen untuk melindungi konsumen dari lonjakan harga terlebih menjelang dan selama puasa.

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menambahkan bahwa pemerintah sudah menyiapkan segala hal terkait kebijakan menekan harga pangan, juga kesiapan membuka pintu impor beras bagi Perum Bulog.

"Impor semata-mata terdesak kondisi pasar yang kini lebih dikontrol pedagang. Pedagang yang menentukan harga. Kami lakukan (impor) untuk menjaga stabilitas harga," ujar Gobel di Bina Graha.

Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan menyatakan Presiden Joko Widodo meminta agar beras, gula, dan daging tidak dikuasai pihak yang mereguk keuntungan pribadi.

"Cadangan (beras) sih cukup. Namun, ini seperti tentara, ya jadi (harus) ada strategi kedua. Tiga tahun ke depan kita tidak impor lagi," ungkap Luhut.

Sebelumnya, dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Gubernur BI Agus Martowardojo di Kantor Presiden, Rabu (6/5), terungkap kenaikan harga beras, gula, telur, dan cabai merah di sejumlah daerah telah menggerus daya beli warga (Media Indonesia, 7/5).

Menurut Bambang, pentingnya mempertahankan daya beli karena dia dapat menjadi salah satu pilar yang menopang pertumbuhan ekonomi.

Laporan BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2015 sebesar 4,71% atau menurun jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, yakni 5,14%. Salah satu faktor penyebabnya, yakni anjloknya konsumsi rumah tangga.

Kerja sama daerah

Saimin, warga Desa Pekuncen, Banyumas, menyiasati kenaikan harga beras dengan mengurangi konsumsi.

"Dari 1 kg per hari menjadi 7 ons. Kami tidak memiliki uang lebih. Kami juga beralih memakai kayu bakar sebagai pengganti gas elpiji 3 kg."

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengakui adanya penurunan daya beli tersebut. Karena itu, pihaknya menggelar operasi pasar dan bantuan ongkos angkut pangan, seperti beras, gula, telur, cabai merah, dan minyak goreng di sejumlah kabupaten/kota untuk menekan harga yang naik dalam sebulan terakhir ini.

"Bulog membeli dari daerah yang kelebihan stok. Cara ini efektif karena harga langsung turun," ujar Soekarwo.

Bahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong kerja sama antarpemda untuk mengatasi kelangkaan pangan.

"Seperti Padang yang berminat membeli cabai dari kami. Depok mau membeli beras dari kami. Ini akan memutus spekulan yang kerap memainkan harga," kata Ganjar.

Di penghujung tahun lalu, Jokowi telah mengingatkan cara menekan impor pangan dengan mendistribusikan pangan berlebih di satu daerah ke daerah yang kekurangan.

"Daerah surplus beras kirim ke daerah yang kurang. Daerah yang kelebihan ikan kirim ke daerah yang kurang," tandas Jokowi di Kupang, Sabtu (20/12/2014).

(Tim/X-4)