Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Basuki Purwadi mempertimbangkan perpanjangan masa relaksasi bagi mitra LMAN hingga
2021. Pasalnya, pandemi covid-19 hingga saat ini masih belum dapat diprediksi kapan berakhir.
“Kalau prediksi, kita lihat lagi karena kita belum tahu pandemi ini akan berkahir kapan. Jadi internal kami sudah siapkan rencana untuk jaga-jaga, paling tidak
sampai akhir 2021,” ujar Basuki, kemarin.
Sebagai lembaga nonprofit, sambungnya, tidak ada kerugian yang akan dialami LMAN jika program relaksasi tersebut diperpanjang. “LMAN itu tidak melihat
untung-rugi juga. Karena tugas lembaga ini sejauh mana bisa memberikan kontribusi kepada negara, baik secara fi nansial yang masuk ke PNBP atau yang
nonfi nansial yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat,” ungkapnya.
Direktur Operasional dan Manajemen Risiko LMAN Candra Artanto menambahkan, pemberian relaksasi kepada tenan itu dalam bentuk penundaan sewa lahan
maupun perpanjangan kontrak lahan atau bangunan.
Ia mencontohkan, salah satu aset milik LMAN yang dikerjasamakan dengan mitra yang menjalankan UMKM. Pasalnya, UMKM bukan pemain besar sehingga
rentan terdampak langsung pandemi covid-19.
LMAN pun kemudian memberi sejumlah keringanan agar dapat membantu keberlangsungan bisnis para pelaku usaha kecil itu. “Ada mitra yang berbisnis
di bidang elektronik. Ini kami berikan relaksasi agar mereka terbantu selama covid-19 ini. Karena ya memang bisnis mereka sudah sangat terganggu karena
pandemi ini,” jelasnya.
Di kesempatan yang sama, Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Qoswara mengatakan lembaganya sudah melakukan pembayaran terhadap 77
proyek strategis nasional (PSN). Nilai pembayaran itu mencapai Rp56,2 triliun.
“Sampai 19 Agustus, kami sudah melakukan pembayaran atas 77 PSN dengan nilai total Rp56,2 triliun,” ujarnya. Dari total nilai tersebut, porsi paling besar ialah
untuk jalan tol yang jumlahnya mencapai 44 proyek dengan total nilai pembayaran sekitar Rp50 triliun.
Kemudian diikuti dengan pengadaan lain seperti 25 proyek bendungan sebesar Rp3,6 triliun. (Hld/E-2)
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengatakan bahwa program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran akan selaras dengan RAPBN 2025
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik anggota tim Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono alias Tommy, sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
PENERAPAN kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Anggota Komisi II DPR RI dari PKS, Aus Hidayat Nur menilai perbaikan sistem pendidikan harus menjadi prioritas utama dan mendorong perbaikan kaderisasi politik.
Sejatinya para penyelenggara negara dan daerah, lebih khusus pimpinan lembaga atau komisi negara atau kepala daerah, menjadi figur yang memberi teladan bagi publik
PROFESOR Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Ni'matul Huda mengatakan harus ada pembenahan yang serius di dalam hal rekrutmen pejabat negara.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Herman Khaeron membeberkan alasan pihaknya kebut revisi Undang-Undang (UU) Kementerian Negara.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menolak isu peleburan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Ombudsman. Lembaga Antirasuah dinilai masih dibutuhkan masyarakat Indonesia.
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu menilai Presiden Joko Widodo telah membajak lembaga negara dan menyalahgunakan sumber daya negara dalam Pemilu 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved