Bank Diharuskan Pertebal Bantalan Modal

PEMERINTAH masih membahas rancangan aturan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan (PPKSK) dengan DPR. Pemerintah mencabut opsi bailout atau penyuntikan baik secara langsung mapun tak langsung untuk menyelamatkan bank yang mengalami krisis.

"Filosofinya, bailout diharamkan. Baik itu bailout secara langsung berupa pendanaan APBN terhadap masing masing individu bank ataupun yang melalui LPS," ujar Kepala Eksekutif Lembaga Penjaminan Simpanan Fauzi Ichsan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (10/3).

Dengan demikian, penyelamatan bank akan cenderung menggunakan skema bail in yang lebih menekankan kepada penguatan bantalan modal. Sehingga bila bank mengalami krisis dapat menyerap arus kas cadangan yang lebih besar.

Selebihnya, perbankan juga diperkenankan menarik utang tertentu yang dapat dikonversi sebagai ekuitas tambahan untuk mempertebal rasio kecukupan modal (CAR/capital adequacy ratio).

“Ada utang yang secara spesifik bisa dikonversi menjadi ekuitas, misalnya pemilik bank nerbitin bonds yang dalam keadaan distress dikonversi menjadi ekuitas. Ya pada intinya CAR-nya akan tinggi sekali, bisa sampai 20 persenan,” kata Fauzi.

Bila skema tersebut tak juga ampuh untuk menghindari resiko pailit, maka bank tersebut akan dilimpahkan ke LPS. Setelah itu, LPS akan sepenuhnya menggunakan dana dari balance sheet LPS untuk menyelamatkan aset perbankan.

“Jika dana LPS tidak cukup juga, baru nanti forum KSSK yang mengusulkan kepada presiden untuk menggali opsi lain di luar payung UU PPKSK. Tapi, itu jadinya di luar UU PPKSK yang sekarang, bisa melalui perpu, dan itu opsinya banyak,” ujar dia. (OL-2)