Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan stok infrastruktur Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih jauh dari standar global.
Berdasarkan data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional pada 2019, stok infrakstruktur Indonesia terhadap PDB meningkat dari 35% pada 2015 menjadi 43% pada 2019.
"Namun, stok infrastruktur tersebut masih jauh dari target rata-rata dunia, yaitu sebesar 70%," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Eko Heripoerwanto, dalam seminar virtual, Sabtu (11/7).
Baca juga: Hadang Dampak Covid-19,PUPR Percepat Program Padat Karya Tunai
Menyoroti data World Economics Forum 2019, lanjut Eko, daya saing infrastruktur Indonesia di kawasan Asia berada pada urutan 72 dari 140 negara. Penilaian itu mengacu indeks daya saing infrastruktur.
Bahkan di kawasan Asia Tenggara dan Tiongkok, daya saing infrastruktur Indonesia berada di rangking 5, setelah Singapura, Malaysia, Tiongkok dan Thailand.
"Untuk mengejar ketertinggalan, Indonesia mutlak membangun percepatan infrastruktur yang masif dan distribusi merata," pungkas Eko.
Salah satu strategi pembangunan infrastruktur PUPR periode 2020-2024, yakni mengembangkan pembiayaan alternatif melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Baca juga: Bank Dunia Naikkan Status RI, Jokowi: Patut Disyukuri
Kemudian, meningkatkan kompetensi SDM, menyederhanakan regulasi dan birokrasi, serta mempercepat pengadaan barang dan jasa. Tidak ketinggalan, meningkatkan pengunaan material dan peralatan buatan domestik untuk memberikan nilai tambah.
"Memperkuat dan membuka peluang kerja sama bagi kontraktor lokal. Terakhir, melanjutkan pembangunan infrastruktur (2015-2019) untuk mendukung pengembangan wilayah, seperti KPN, KEK dan kawasan industri,” tutupnya.(OL-11)
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
KPK memeriksa dua saksi guna mendalami proses lelang shelter atau tempat perlindungan dari bencana tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB).
TENAGA Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) jadi berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dinas PUPR Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengadakan FKP, Rabu (10/7) di Gayamprit, Klaten Selatan.
MENTERI PUPR Basuki Hadimuljono membantah kabar akan ditundanya rencana Presiden Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Capt. Sigit Hani Hadiyanto mengatakan bahwa progres pembangunan bandara sudah sekitar 40%-50%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved