IMPIAN masyarakat untuk memiliki rumah akan terwujud. Pasalnya, pemerintah mulai memberlakukan secara efektif penurunan bunga kredit pembelian rumah melalui mekanisme fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari 7,25% menjadi 5%, kemarin.
Dengan pemangkasan suku bunga itu, harga hunian akan menjadi terjangkau. Kebijakan itu juga mendukung program penyediaan 1 juta rumah tiap tahun.
"Bunga KPR 5% ini mulai berlaku Rabu (29/4)," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono, di Semarang, kemarin.
Selain lebih terjangkau, rumah pun akan mudah dibeli masyarakat, karena pemerintah kembali membangun dua menara yang merupakan bagian dari program 1 juta rumah per tahun di Semarang. Peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan dua tower dilakukan kemarin.
Acara groundbreaking itu juga dihadiri Presiden RI Joko Widodo, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, dan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono.
"Pada tahap pertama akan dibangun 103.135 unit rumah dari total 331.693 unit rumah. Dari total rumah itu, sebanyak 174 unit akan diperuntukkan seluruh buruh," tutur Basuki.
Ia mengatakan, di saat yang bersamaan, pemerintah juga meresmikan pembangunan 11.557 unit rumah tapak dan rumah susun secara serentak di sembilan provinsi, yaitu Sumatra Utara, Sumatra Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan.
"Sampai saat ini, sebanyak 22 ribu unit rumah sudah dibangun," sebut Basuki. Ia mengungkapkan pemerintah telah menjalankan kebijakan uang muka 1% untuk pembelian rumah susun yang berlaku efektif pada 1 Maret 2015. Kemudian, otoritas fi skal itu juga menetapkan uang muka 1% untuk pembelian rumah tapak yang berlaku pada 25 April lalu.
Dengan serangkaian kebijakan itu, Basuki berharap dapat mempercepat upaya pemerintah untuk menurunkan krisis rumah (backlog) di Tanah Air. Hingga akhir tahun lalu, sebanyak 13,6 juta kepala rumah tangga belum memiliki rumah.
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Maryono menyatakan akan menggalakkan sosialisasi secara berkelanjutan tentang murah dan mudahnya memiliki rumah.
"Sebagai sosialisasi kepada masyarakat, BTN akan memasang iklan di berbagai media, dan masyarakat sudah bisa dapat bunga KPR FLPP sebesar 5%," kata Maryono.
Tidak ambisius Di tempat yang sama, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa program pembangunan 1 juta rumah bukan sesuatu yang ambisius. Ia yakin target tersebut dapat tercapai karena besarnya potensi pembiayaan untuk perumahan, khususnya yang berasal dari BUMN.
Menurut Presiden anggaran untuk pembangunan rumah yang dapat mencapai Rp430 triliun akan berasal dari BUMN.
Untuk itu, ia akan mengubah regulasi yang mewajibkan BUMN untuk menginvestasikan dananya pada sektor properti 5%. Menurut dia, sekitar 30%-40% dana simpanan BUMN dapat digunakan untuk membangun rumah.
"Itu bukan uang hilang karena akan digunakan untuk bangun rumah dan rusun. Nanti uangnya berputar. Ini yang belum pernah kita lakukan bertahun-tahun." (UL/MG/E-5)