Menteri Jangan Berdebat di Depan Publik

MESKI perbedaan pandangan disebut wajar, perdebatan antaranggota kabinet soal kebijakan pemerintah sepatutnya tak dilakukan di depan publik. Sebaiknya, itu diselesaikan di rapat kabinet. Saat Presiden sudah memutuskan, semua mesti mematuhi.

"Saya cuma bisa imbau, di kabinet tidak boleh berdebat. Kalau mau debat di rapat kabinet. Berbeda bagus. Tapi jika diputuskan, patuhi," ucap Ketua DPR Ade Komarudin, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/3).

Ia berharap adanya harmoni di eksekutif agar penyelesaian perbedaan pandangan yang tajam pun bisa tercapai. "Tapi jangan alergi dengan perbedaan pendapat. Dalam proses pengambilan kebijakan boleh berdebat. Kalau sudah jadi keputusan enggak boleh (berdebat lagi). Harus tertib barisan," imbuh Ade.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo enggan berkomentar soal perdebatan antara Menteri ESDM Sudirman Said dengan Menko Maritim Rizal Ramli dalam hal Blok Masela. Menurut dia, penggarapan blok gas tersebut memang belum ada keputusan dari Presiden.

"Kan Pak Jokowi pernah statement, beliau memahami kalau para menteri punya gaya masing-masing. Tapi saya yakin seluruh menteri itu patuh dan taat (terhadap) apa yang menjadi keputusan Presiden," tandas dia. (OL-2)