Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
BANK Indonesia (BI) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Opini WTP itu diketahui telah dicapai selama 17 tahun terakhir secara berturut-turut, yang tidak terlepas dari upaya BI dalam mewujudkan tata kelola yang baik dalam mendukung pelaksanaan tugas BI sebagaimana diamanatkan Undang-Undang.
Demikian mengemuka dalam peluncuran buku Laporan Tahunan Bank Indonesia (LTBI) 2019 secara digital, Selasa (26/05) di Jakarta.
"Sesuai dengan tema LTBI 2019, “Sinergi, Transformasi, dan Inovasi Menuju Indonesia Maju”, sinergi, transformasi, dan inovasi adalah kunci untuk memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju Indonesia maju ke depan," tulis Departemen Komunikasi BI dilansir dari laman resmi, Selasa (26/5).
Lebih lanjut, sinergi dalam arti BI akan terus melakukan sinergi yang kuat dengan Pemerintah, otoritas terkait, dunia usaha, dan berbagai pihak untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan baik yang dilakukan BI dan berkoordinasi dengan kebijakan-kebijakan lain untuk mendorong ekonomi Indonesia, termasuk mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional.
"Transformasi berarti BI mendukung kebijakan-kebijakan transformasi dan reformasi struktural yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memajukan produktivitas dan sumber daya manusia. Transformasi juga dilakukan di BI baik melalui bauran kebijakan BI, organisasi yang lebih kuat, SDM yang lebih profesional, dan berakhlak mulia," sambungnya.
Inovasi diperlukan dalam menuju Indonesia Maju ke depan, terutama inovasi di bidang digital. Dalam hal ini, BI telah meluncurkan dan melaksanakan digitalisasi sistem pembayaran di dalam mendukung integrasi ekonomi keuangan digital ke depan.
LTBI 2019 merupakan laporan tahunan yang memaparkan berbagai kebijakan dan capaian yang telah diraih BI sebagai perwujudan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas BI sepanjang tahun 2019.
"LTBI 2019 sekaligus juga memuat Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia sebagai komitmen BI untuk menjunjung tinggi tata kelola baik di dalam kebijakan maupun kelembagaan termasuk keuangan," pungkas Departemen Komunikasi BI. (E-1)
menemukan masalah pemanfaatan Sistem Keuangan Haji Terpadu (Siskehat) Gen 2 dalam mendukung penyusunan Laporan Keuangan BPKH di 2023.
Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun 2023, Senin (22/7)
BPK menemukan sejumlah kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan (LK) Kemenag Tahun 2023.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan cukup signifikan dalam Laporan Keuangan (LK) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tahun 2023.
KPK menyebut penyelidikan yang menyeret anggota DPR HG dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) AS adalah terkait dengan program CSR Bank Indonesia.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyebut menerima informasi tentang KPU yang tengah menyurati KBRI di beberapa negara Eropa untuk tujuan kunjungan kerja
KPK nilai butuh audit terkait anggaran pemadan kebakaran (damkar) di Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat.
Ketua Umum Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) Setyanto P Santosa mengatakan urgen bagi auditor meningkatkan kesadaran dan tata kelola keamanan siber.
Audit investigasi baik oleh kepolisian, Kejaksaan, KPK maupun lembaga yudikatif lain, disebut sebut mampu mengembalikan integritas dan nama baik KPU RI.
BPJS Ketenagakerjaan resmi merilis Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP) Auditan Tahun 2023.
Pakar keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, mengkritisi bahwa proses pengadaan PDN harus diaudit hingga ketahuan akar masalahnya.
Pemerintah juga akan melakukan evaluasi PDNs dan PDN yang permanen secara keseluruhan mulai dari perencanaan sampai operasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved