Kemenhub Alokasikan Rp5,9 T buat Padat Karya

KEMENTERIAN Perhubungan menyiapkan anggaran Rp5,9 triliun untuk program padat karya dalam upaya membantu masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi covid-19.

Anggaran untuk padat karya itu didapat dari hasil refocusing anggaran di Kemenhub, salah satunya dari penundaan sejumlah proyek. "Bapak Presiden memberi perhatian kepada masyarakat yang terdampak PHK dan ekonomi. Saya pikir sejalan dengan yang diarahkan Presiden. Rp5,9 triliun untuk padat karya di seluruh provinsi di Indonesia," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam rapat kerja virtual dengan Komisi V DPR di Jakarta, kemarin.

Anggaran sebesar itu didapat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebesar Rp1,2 triliun, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Rp4,5 triliun, Direktorat Jenderal Per hubungan Laut Rp16,9 miliar, Di rektorat Jenderal Perhubungan Udara Rp226 miliar, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Rp6,7 miliar.

"Banyak saudara kita yang tidak berkesempatan bekerja. Ini terjadi di hampir seluruh provinsi, kita lakukan program padat karya untuk penyerapan tenaga kerja," ujar Budi. Di rapat kerja itu ia juga menyampaikan keputusan kementeriannya untuk menunda sejumlah proyek demi refocusing anggaran tersebut.

"Satu sisi kita melakukan proyek multiyears (tahun jamak), proyek delayed (ditunda) beberapa, dan ada proyek yang diefi sienkan," kata Budi. Menhub memerinci proyek yang dijadikan tahun jamak senilai Rp2,7 triliun, proyek direkomposisi Rp1,2 triliun, proyek tunda Rp4,7 triliun, serta pemotongan perjalanan dinas dan honor rapat senilai Rp16 triliun. Ia menjelaskan proyek tahun jamak juga merupakan suatu upaya optimasi belanja modal.

Untuk tahun ini, tidak sekaligus dialokasikan 100%, tetapi 75%, kemudian tahun depan 25%. "Efi siensi kita lakukan untuk biaya rapat, perjalanan dinas, nonoperasional yang tidak penting. Kegiatan proyek yang tanahnya belum bebas, desain belum selesai, kami optimasikan menjadi multiyears project. Hal yang tidak mudah kami lakukan," ujarnya. Kemenhub juga mengubah postur anggaran 2020, dari pagu anggaran Rp43 triliun menjadi Rp32 triliun. (Hld/E-2)