Pemerintah Berharap DPR Sepaham Soal Pengampunan Pajak

RUU Pengampunan Pajak diharapkan menjadi sumber tambahan pendapatan negara. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemerintah sungguh-sungguh mengharap RUU Tax Amnesty ini bisa segera diselesaikan.

"Karena bagaimanapun dalam kondisi turbulensi ekonomi dunia dan juga kita melihat defisit anggaran bisa kemungkinan terjadi, maka harapannya RUU tax amnesty ini bisa diselesaikan," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/2).

Terkait pembahasan RUU tersebut di parlemen, Pramono berharap DPR bisa sepaham dengan pemerintah. Pasalnya, ketika neraca keuangan baik, maka keberlangsungan pembangunan bisa lebih baik.

"Pemerintah meyakini teman2 di DPR memiliki tujuan dan keinginan yang sama. Ini kepentingan rakyat Indonesia, kalau anggarannya bagus, defisitnya kecil pemerintah bisa membangun lebih baik yang artinya bermanfaat bagi rakyat banyak," tandasnya.

Setelah surat Presiden soal RUU Pengampunan Pajak diumumkan, tindak lanjut sikap DPR terhadap RUU itu akan ditetapkan melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus). Dalam forum yang terdiri dari pimpinan DPR, komisi, dan perwakilan fraksi di DPR tersebut akan ditentukan alat kelengkapan DPR yang akan bertugas membahas RUU itu bersama pemerintah. Namun, rapat Bamus itu belum dijadwalkan. (OL-2)