Ketimpangan Pendapatan Indonesia Melebar

LEBIH dari separuh masyarakat Indonesia merasa penghasilan yang mereka dapatkan tidak layak. Hal ini berpotensi meningkatkan ketimpangan ekonomi di Tanah Air. Hal tersebut diungkap International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dalam hasil survei Barometer Sosial 2015 yang dirilis di Jakarta, kemarin.

Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 2.500 warga negara Indonesia di 34 provinsi selama Januari hingga Maret 2015, sebanyak 50,7% responden mendapatkan upah rata-rata sebesar Rp2.290.587. Besaran upah itu berada jauh di bawah gaji tertinggi sebesar Rp400 juta tiap bulan untuk jabatan direktur perusahaan besar.

"Ketimpangan pendapatan merupakan sumber utama terjadinya ketimpangan sosial, sebagaimana disebutkan oleh 80% responden," ujar Senior Program Officer INFID Hamong Santono.

Penyebab ketimpangan ini, sesuai hasil survei, ialah kebijakan pajak dan kebijakan upah minimum. Hasil survei juga mengungkapkan, bantuan sosial (bansos) tidak efektif untuk menyangga pendapatan masyarakat. Pasalnya, mayoritas dana bantuan itu tidak diterima oleh penerima bantuan.

"(Bansos) tidak banyak memengaruhi, ketika dilaksanakan, info tidak jelas, tidak tepat sasaran," tukas Hamong.

Menurut dia, situasi ini dapat memperberat upaya pemerintah dalam penurunan rasio gini dari 0,41 pada 2013 menjadi 0,37 hingga 0,36 di tahun 2019.

Direktur Eksekutif Institute Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai memang terjadi pelebaran kesenjangan pendapatan.

Masyarakat berpenghasilan rendah semakin tertekan oleh kenaikan harga barang dan jasa seiring dengan penaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Di sisi lain, masyarakat menengah ke atas diuntungkan dengan tingginya suku bunga seiring dengan BI rate yang masih tinggi.

"Sekarang ini 29 juta orang berpenghasilan di bawah Rp26 ribu (US$2). Sebanyak 40% populasi Indonesia tergolong berpenghasilan rendah saat 1% lainnya berpenghasilan sangat tinggi," kata Enny melalui telepon.

Kesenjangan pendapatan ini, menurut Enny, sudah sangat mengkhawatirkan. Koefisien gini yang mencerminkan kesenjangan berdasarkan pengeluaran masyarakat dinilai Enny dapat lebih membengkak apabila turut memperhitungkan pendapatan. Rasio gini Indonesia, sesuai data Badan Pusat Statistik, sebesar 0,41.

"Sekarang yang menjadi krusial, pemerintah harusnya bisa memberi bantalan. Kebijakan yang akomodatif dan bisa dinikmati oleh menengah ke bawah, yaitu pekerjaan. Selama pemerintah bisa mendorong tenaga kerja, maka solusinya lebih permanen. Kalau bantalan itu hanya kartu sakti, tidak banyak pengaruh," paparnya.