Menteri PUPR Bakal Minta Relaksasi Pembayaran Kewajiban Jalan Tol

MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan kemungkinan akan meminta relaksasi pembayaran kewajiban Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) kepada bank akibat penurunan drastis lalu lintas di jalan tol karena wabah Covid-19.

"Yang masih kita akan diskusikan, pertama kemungkinan akan meminta relaksasi pembayaran kewajiban BUJT kepada bank mengingat lalu lintas harian rata-rata atau LHR yang berkurang hingga sekitar 60 persen menyebabkan kemampuan BUJT untuk membayar kepada bank menjadi berkurang," ujar Basuki di Jakarta, Selasa (7/4).

Menurut dia, sekarang ini berdasarkan data lalu lintas harian rata-rata atau LHR di jalan tol mengalami penurunan sekitar 40 sampai dengan 60 persen dari LHR pada hari-hari normal.

Dengan demikian hal tersebut tentunya memengaruhi penghasilan BUJT sehingga kemampuan untuk melakukan pembayaran kewajiban kepada pihak bank juga menjadi berkurang.

"Kita minta kalau bisa melakukan pembayaran pokok maupun bunga sesuai dengan pendapatan yang diperoleh dalam kondisi saat ini. Ini masih kita diskusikan," kata Menteri Basuki dalam konferensi pers virtual.

Selain itu Menteri PUPR juga menilai terjadi pelambatan dalam proses pembebasan lahan, karena musyawarah dengan masyarakat yang sulit digelar akibat kebijakan pembatasan fisik dalam rangka meredam penyebaran Covid-19. "Jadi sangat dibatasi pertemuan yang mengumpulkan kerumunan banyak orang," ujarnya.

Sebelumnya Basuki Hadimuljono mengatakan masih menunda penyesuaian atau kenaikan tarif sejumlah ruas jalan tol karena kondisi perekonomian yang belum stabil.

Basuki menilai bahwa kondisi perekonomian baik global maupun nasional yang saat ini tidak kondusif, salah satunya merupakan dampak dari meluasnya wabah virus Covid-19 di sejumlah negara, termasuk Indonesia. (OL-12)