Pemerintah telah Antisipasi Maraknya PHK

PEMERINTAH terus berusaha menekan dampak pandemi virus korona baru (covid-19), salah satunya dengan memberikan bantuan kepada pekerja yang dirumahkan atau yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menjelaskan pekerja yang terkena imbas PHK akan mendapatkan insentif dari pemerintah selama 4 bulan penuh melalui prog ram kartu prakerja. “Jadi, pekerja yang dirumahkan atau di-PHK kita berikan program prakerja,” kata Ida Fauziah ketika dihubungi, kemarin.

Ia mengatakan, dahulu program prakerja ini ditujukan untuk masyarakat pencari kerja. Namun, akibat pandei covid-19, kini para pekerja harian, buruh lepas, dan pegawai yang terkena PHK bisa merasakan manfaat program tersebut.

Anggaran senilai Rp20 triliun ini nantinya akan digunakan untuk pelatihan dan insentif selama 4 bulan kepada sekitar 5,6 juta pekerja yang diPHk.

“Total per orang akan mendapatkan Rp3.550.000, terdiri atas biaya pelatihan Rp1 juta, insentif Rp600 ribu per bulan selama empat bulan, dan biaya survei Rp50 ribu selama 3 kali. Jadi, totalnya Rp3.550.000,” ungkap Ida.

Di Jakarta, sedikitnya 16.065 pekerja dari 2.008 perusahaan yang di-PHK karena dampak pandemi Covid-19 ini. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah, mengungkapkan sebanyak 11.104 perusahaan dan 88.835 buruh atau pekerja telah melaporkan terkena dampak covid-19.

Dari data itu, rinciannya ialah 9.096 perusahan telah merumahkan 72.770 pegawainya dengan tidak menerima upah. “Sebanyak 16.065 pekerja yang di-PHK itu berasaldari 2.008 perusahaan,” kata Andri saat dikonfi rmasi, Jakarta, kemarin.

Di Jawa Tengah, hingga Jumat (3/4), sebanyak 2.869 buruh telah mengalami PHK dan 454 buruh dirumahkan tanpa upah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan telah menyiapkan jaring pengaman ekonomi dan pendataan program prakerja untuk karyawan yang terkena PHK.

“Pemprov Jateng telah menyiapkan Rp1,4 triliun untuk penanganan covid-19. Sekitar Rp1 triliunnya akan digunakan untuk jaring pengaman ekonomi,” kata Ganjar, kemarin.

Butuh pangan

Ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, mengatakan cara pemerintah menganggarkan Rp20 triliun untuk pelatihan dan insentif selama 4 bulan itu kurang efektif.

“Yang sekarang ini yang mereka butuhkan bukan pelatihan, melainkan bagaimana tersedianya produk kebutuhan masyarakat, minimal pangan dan kesehatan. Kalau enggak ada itu, mengalami wabah sekarang ini enggak mungkin bisa survive,” kata Enny ketika dihubungi, kemarin.

Menurut dia, kemungkinan pekerja yang terkena PHK akan bertambah. Apalagi, sektor informal paling merasakan kesulitan sehingga memungkinkan mereka PHK sendiri.

Ia mengatakan pemerintah akan mengeluarkan banyak uang percuma jika melakukan pelatihan kepada pekerja. Apalagi, kondisi ekonomi belum bisa recovery.

“Seharusnya anggaran-anggaran itu difokuskan untuk meningkatkan pasokan, mengganti impor, dan dipenuhi produk dalam negeri. Artinya, kalau seluruh sumber daya fokus untuk memenuhi kebutuhan dasar, ada pasokan pemenuhan pangan dan kesehatan,” katanya.

“Mereka segera mendapatkan bantuan sosial sehingga bisa mempertahankan daya belinya. Sebenarnya sesederhana itu dalam memanage keuangan menghadapi wabah. Ini bukan krisis ekonomi, ini krisis wabah penyakit,” tambahnya.(Ins/HT/X-10)