Standar Pemanfaatan Dana Desa Harus Diperketat

APARATUR desa tidak boleh hanya berfokus kepada percepatan penyerapan dana desa sebesar Rp47 triliun tahun ini. Pemanfaatan dana desa harus sesuai dengan standar penggunaan agar memberi manfaat optimal kepada desa.

"Masalahnya bukan hanya kepada penyalurannya saja, tapi yang juga sangat penting bagaimana menyalurkan dana ini dengan standar yang baik dan penuh manfaat. Kalau standarnya tidak jelas, maka akan terjadi pemborosan yang luar biasa," ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan dan Pemberdayaan Desa di Jakarta, Senin (22/2).

Kalla menyoroti rendahnya kualitas pembangunan di sejumlah daerah akibat buruknya pemanfaatan dana desa pada 2015. Hal itu terjadi lantaran pejabat desa cenderung hanya memperhatikan prosedur pertanggunjawaban penggunaan dana desa tanpa mengukur manfaat penggunaan dana tersebut.

"Akhirnya ke mana itu uang? Apa itu maksud dari penggunaan dana desa, ya tentu bukan. Anggaran sudah terserap tapi asas manfaatnya jadi berkurang," ujar Kalla.

Penyaluran dana langsung ke daerah, ujar Kalla, sebenarnya bukan hal baru yang pertama kali diterapkan. "Pada 70-an kita mengenal ada dana inpres. Pada 90-an juga ada yang namanya dana daerah tertinggal, sehingga pada waktu itu hampir semua daerah pengen jadi daerah tertinggal biar dapat jatah dana lebih banyak," ujar Wapres.

Penyaluran dana desa, ujar Kalla, pada dasarnya bertujuan untuk meningkatan kemandirian desa. "Kalau dulu yang terjadi adalah pembangunan dilaksanakan pemerintah pusat di desa. Dengan dana desa ini, maka kendali jadi terbalik, menjadi desa melaksanakan pembangunan," ujar Kalla.

Namun, Kalla menilai pemanfaatan dana desa harus tetap melalui seluruh tahapan sesuai dengan pola pembangunan yang baik. Pembangunan yang baik harus memiliki sistem perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang baik. (OL-2)