Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH didorong untuk mempersiapkan pengajuan APBN Perubahan guna mengantisipasi berbagai perubahan yang ada dalam asumsi dasar di APBN 2020.
Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel mengatakan pengajuan APBN Perubahan juga untuk mendukung efektivitas dan fleksibilitas penggunaan APBN 2020 oleh pemerintah dalam menghadapi penanganan covid-19 dan dampak ekonominya.
“Sejumlah target atau asumsi penyusunanAPBN 2020 besar kemungkinan tidak tercapai, apalagi pemerintah memerlukan biaya yang besar untuk penanganan wabah covid-19. Oleh karena itu, perubahan atau revisi terhadap APBN 2020 harus dilakukan, dan ini harus dilakukan
sesegera mungkin,” kata Rachmat.
Sebagai anggota Komisi XI DPR, lanjutnya, pihaknya tentu akan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah.
Sebagaimana diketahui, APBN 2020 yang disahkan pada September 2019 menargetkan pendapatan negara mencapai Rp2.233,2 triliun dan belanja negara mencapai Rp2.528,8 triliun. Dengan demikian, defisit direncanakan sebesar Rp307,2 triliun.
Anggaran ini disusun berdasarkan asumsi, antara lain pertumbuhan PDB 5,3%, infl asi 3,1%, dan nilai tukar rupiah 14.000 per dolar AS.
Menurut Rachmat, revisi APBN 2020 tentu tidak hanya soal penerimaan dan belanja negara. Yang lebih penting itu ialah revisi terhadap alokasi anggaran ke setiap sektor ataupun kementerian dan lembaga.
“Prioritas anggaran saat ini dan ke depan akan sangat berbeda dengan sebelumnya. Prioritas APBN 2020 ke depan untuk membiayai penanganan penyebaran covid-19 pada masyarakat dan dampak ekonominya, terutama terhadap masyarakat lapisan bawah agar kehidupan mereka tidak kian terjepit,” katanya.
Seperti diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, skenario terburuk bisa terjadi jika wabah covid-19 berlangsung dalam waktu lama 3 bulan hingga 6 bulan. Perdagangan internasional bisa turun di bawah 30%. Skenario pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa anjlok ke angka 2,5%, bahkan bisa 0%.
Indonesia harus menyiapkan diri untuk menghadapi skenario terburuk itu agar tidak memicu dampak yang tidak diinginkan. (RO/E-3)
SERANGAN militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada akhir Februari 2026 yang akhirnya menyulut krisis geopolitik selama satu bulan ini telah menghasilkan dampak serius
WACANA pemotongan gaji pejabat yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dinilai logis sebagai langkah penghematan anggaran negara.
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGMÂ Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved