Pertalite Jangan Bebani Rakyat

PEMERINTAH harus memastikan kehadiran bahan bakar minyak (BBM) pertalite dari PT Pertamina (persero) tidak menghilangkan keberadaan BBM subsidi (premium). Pasalnya, kelangkaan dan penaikan harga BBM akan menambah beban masyarakat kecil. Hal itu diungkapkan sejumlah pihak dalam Dialog Kenegaraan di Gedung DPD RI, Jakarta, kemarin. "Di rumah tangga Indonesia, konsumsi energi sekitar 20% dari belanja bulanan," kata Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, Ahmad Erani Yustika.

Namun, untuk masyarakat miskin, beban konsumsi energi itu justru lebih besar, yakni 35% dari total belanja per bulan. "Penaikan harga BBM berpengaruh signifikan terhadap kenaikan harga barang dan jasa. Kalau harga BBM naik akibat langka, daya beli masyarakat akan langsung turun tajam." Ia pun meminta pemerintah memperhatikan alokasi pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif. Di forum itu, anggota DPD dan DPR meminta Pertamina tidak mematok harga mahal untuk pertalite.

"Pertalite yang harganya lebih tinggi daripada premium akan membebani rakyat, apalagi kalau premium sampai hilang," ujar anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian. Namun, sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Direktur Utama Pertamina Dwui Soetjipto menegaskan pertalite tidak untuk menggantikan premium. "Premium tetap ada sesuai kebijakan pemerintah dan pasar," kata Dwi.

Kehadiran pertalite, lanjutnya, akan menjadi alternatif BBM dengan kualitas di bawah pertamax dan lebih baik ketimbang premium. "Soal harga, kita masih membahasnya. Namun, akan berkisar di atas premium dan di bawah pertamax."  Kehadiran pertalite mendorong penggunaan BBM berkualitas lebih baik dan lebih ramah lingkungan. "Kami juga akan meningkatkan kemampuan kilang untuk menghasilkan produk yang lebih baik," cetusnya.