RI Serukan Bentuk Kekuatan Baru

TATANAN perekonomian global sejak lama terdistorsi oleh dominasi segelintir lembaga keuangan global hingga menimbulkan ketidakadilan ekonomi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut lembaga-lembaga itu dikendalikan hanya oleh sebagian kecil negara yang enggan melihat bahwa peta ekonomi dunia telah berubah.

"Pandangan yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi dunia hanya dapat diselesaikan Bank Dunia, IMF, ADB, adalah pandangan usang yang perlu dibuang. Saya berpendirian pengelolaan ekonomi dunia tidak bisa hanya diserahkan kepada tiga lembaga keuangan internasional itu," cetus Presiden dalam pidato pembukaan Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika di Jakarta, kemarin.

Jokowi menyeru negara-negara Asia Afrika agar membentuk sistem ekonomi dunia yang berkeadilan. Sistem itu membuka ruang bagi kekuatan ekonomi baru serta menihilkan dominasi sekelompok negara tertentu terhadap yang lain.

Jokowi bercita-cita tentang hadirnya kepemimpinan bersama dalam ekonomi global agar mewujudkan kesejahteraan yang adil bagi semua negara.

"Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru yang sedang bangkit, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di muka bumi, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, siap memainkan peran global sebagai kekuatan positif bagi perdamaian dan kesejahteraan. Indonesia akan bekerja sama dengan semua pihak untuk mewujudkan cita-cita mulia itu," tutup Presiden.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ecky Awal Mucharam memberikan apresiasi terhadap pidato Presiden tersebut. Namun, Presiden beserta jajarannya diminta konsisten dengan perkataannya serta mencerminkan hal tersebut dalam kebijakan.

"Sudah saatnya negara-negara Asia Afrika memiliki kutub ekonomi sendiri, bukannya hanya berpatron pada lembaga keuangan yang sudah ada selama ini seperti Bank Dunia, IMF, atau ADB," ujar Ecky di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin.

Terlena
Senada, ekonom Unversitas Padjadjaran Ina Primiana menilai selama ini banyak negara dunia ketiga yang terlena oleh pinjaman lunak dari lembaga ekonomi dunia yang didominasi negara maju. Walhasil kebijakan yang dianut negara tersebut rentan untuk diintervensi.

"Kalau antarnegara Asia Afrika kuat, sebenarnya tidak perlu lagi ada intervensi dari negara maju. Kita sudah lama terlena, sekarang saatnya bergandengan tangan untuk membuat perubahan. Jangan sampai utang kita terus meningkat," ujar Ina dengan nada optimistis kala dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Indonesia dalam hal ini, lanjut Ina, sebenarnya bisa mencontoh Malaysia dan Tiongkok yang sudah bisa berdikari. Padahal, sumber daya yang dimiliki Indonesia, baik alam dan manusia, jauh lebih baik. Hanya, sejauh ini pengolahan dan pemanfaatan sumber daya kurang optimal.

Ina tidak khawatir dominasi yang menyetir negara-negara Asia-Afrika akan beralih ke Tiongkok. "Kalau benar itu terjadi, bisa-bisa dia 'mati' dengan gerakan boikot." (Nov/Tes/Pra/E-1)