Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Peneliti bidang ekonomi The Indonesian Institute, M. Rifki Fadilah meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengevaluasi tarif ojek daring/online (ojol) yang selama ini berlaku. Pemerintah harus memperhatikan willingness to pay (WTP) dari konsumen sebelum menaikkan tarif ojol.
"Tarif ojol ini tidak bisa langsung naik mendadak. Ojol demo lalu tarif naik. Kita juga harus perhatikan willingness to pay dari konsumen. Jangan dinaikkan justru memberatkan konsumen,” kata Rifki kepada Media Indonesia, Selasa (21/1).
Lebih lanjut ia menjelaskan penaikan tarif ojol ini memerlukan studi lebih mendalam. Pasalnya, penyesuaian tarif ojol yang dilakukan pada September 2019 lalu belum ada evaluasinya.
“Tarif yang kemarin saja belum ada evaluasinya, sekarang mau dinaikkan lagi. Ada baiknya pemerintah melakukan evaluasi penaikan tarif ojek online terdahulu, sebelum memberlakukan tarif baru lagi,” papar Rifki.
Dia mengingatkan jangan sampai penaikan tarif ojol menjadi bumerang. Masyarakat jadi malas naik ojol karena semakin mahal dan beralih ke transportasi lain.
Selain itu, Rifki juga meminta kepada pihak aplikator untuk terus memperbaiki layanannya kepada para konsumen. Khususnya perlindungan konsumen atas maraknya penipuan online dengan menggunakan modus transfer ke virtual account.
"Begitupun masalah penggunaan data pribadi belum menjadi perlindungan pelaku usaha, sementara selama ini konsumen dengan mudah memberikan data-data pribadi," tandasnya. (E-3)
Puluhan pengemudi ojek online yang tergabung dalam Perhimpunan Ojek Online (O2) Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Road to Anniversary yang tahun ini mengusung tema “INNSPIRIT NINE.” Di tengah hangatnya suasana bulan suci Ramadan
Pelajari cara hitung mandiri BHR Ojol 2026 sesuai aturan Menaker. Benarkah pengemudi ojol dapat 25% dari pendapatan? Cek simulasi dan syarat pendapatan bersih di sini.
Jangan sampai terlewat, inilah langkah teknis dan syarat performa agar dana BHR Ojol 2026 masuk ke dompet digital Anda tepat waktu.
Pengemudi ojol dan NGO Deconstitute menggugat skema kuota internet hangus ke Mahkamah Konstitusi dengan menguji UU Telekomunikasi.
Pengemudi ojol dan lembaga hukum menggugat ketentuan UU Perlindungan Konsumen dan UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi terkait praktik hangusnya kuota internet prabayar tanpa kompensasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved